KLIK. SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan plasma sawit. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola perkebunan sekaligus memastikan manfaat ekonominya lebih banyak dirasakan masyarakat lokal.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim Marudin, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim menyiapkan regulasi tersebut. Menurutnya, pengelolaan plasma perlu diatur secara lebih terarah agar potensi ekonomi perkebunan sawit turut menggerakkan perekonomian daerah.
Ia menilai persoalan plasma tidak hanya menyangkut kewajiban pembagian hasil sebesar 20 persen, tetapi juga berkaitan dengan siapa yang menerima manfaat dan ke mana perputaran uangnya mengalir.
Baca Juga:
Rimbun Minta BNN Bongkar Jaringan Besar di Balik Penyelundupan 10 Kilogram Sabu
Marudin memperkirakan perputaran hasil plasma sawit 20 persen di Kotim mencapai sekitar Rp1 triliun setiap bulan. Namun, menurut perkiraannya, hanya sekitar 10 persen yang berputar di wilayah Kotim, sedangkan sisanya mengalir ke daerah lain, termasuk luar provinsi dan luar Pulau Kalimantan.
“Potensi ekonomi dari plasma sawit ini sangat besar. Karena itu, kita ingin melalui regulasi yang disiapkan nantinya, perputaran ekonominya bisa lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah Kotim,” ujarnya, Rabu (18/11).
Rencana penyusunan regulasi tersebut juga berkaitan dengan perhatian Bupati Kotim Halikinnor terhadap penataan kepemilikan dan penyaluran hasil kebun plasma. Sebelumnya, Halikinnor mengungkapkan hasil pengecekan terhadap salah satu grup perusahaan perkebunan menemukan sebagian penerima plasma berdomisili di luar daerah, seperti Bali, Medan, Jambi, Lampung, Jakarta, hingga Surabaya.
Baca Juga:
Dua Jembatan Diperbaiki, DPRD Kotim Terus Perjuangkan Aspirasi Warga
Kondisi tersebut disebut terjadi karena sebagian kepemilikan plasma milik warga lokal telah berpindah tangan sejak awal perkebunan sawit beroperasi. Saat itu, nilai hasil kebun belum sebesar sekarang sehingga sebagian masyarakat memilih menjual kepemilikannya karena kebutuhan ekonomi.
Seiring meningkatnya produktivitas perkebunan, nilai ekonomi plasma semakin menjanjikan. Halikinnor sebelumnya menyebut satu kartu kepemilikan plasma dapat menghasilkan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta.
Pemerintah daerah berencana menyiapkan payung hukum untuk menata kembali kepemilikan plasma yang telah berpindah tangan. Penataan tersebut perlu memperhatikan mekanisme dan kompensasi bagi pihak yang telah membeli kepemilikan plasma agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak terkait.
Baca Juga:
DPRD Kotim Siap Kawal Aspirasi Pondok Pesantren
Marudin mengatakan Fraksi PKB melalui Bapemperda DPRD Kotim akan mendorong agar rencana pembentukan perda tersebut dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, pengaturan manajemen plasma perlu mengedepankan transparansi dan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah keterkaitan penerima manfaat dengan administrasi kependudukan Kotim. Selain itu, pembenahan data penerima plasma melalui sistem by name by address dinilai penting untuk memastikan kejelasan identitas penerima dan kepemilikannya.
“Bagaimana kita mendorong agar plasma 20 persen itu benar-benar memberikan manfaat dan perputaran ekonominya kembali ke masyarakat Kotim. Jika semakin banyak uang yang beredar di daerah, tentu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga semakin besar,” tegasnya.
Marudin berharap regulasi tersebut tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi lokal dan mendorong pemerataan manfaat sektor perkebunan. Sinergi pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, dan masyarakat dinilai diperlukan agar pengelolaan plasma dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi daerah. (KLIK-RED)