KLIK.KUALA KURUN – Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Rayaniatie Djangkan, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai gerakan bersama. Menurutnya, ancaman karhutla tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Rayaniatie mengapresiasi kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersama TNI, Polri, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi puncak musim kemarau 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
"Karhutla adalah tanggung jawab bersama. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. Pencegahan karhutla harus menjadi gerakan bersama," ujarnya, Rabu (29/7).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia juga mengimbau warga segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
"Lebih baik mencegah daripada memadamkan. Jika seluruh pihak bergerak bersama, maka saya optimistis ancaman karhutla dapat ditekan," katanya.
Menurut Rayaniatie, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dunia pendidikan, hingga citra daerah apabila kabut asap kembali menyelimuti wilayah tersebut.
Karena itu, ia menilai upaya pencegahan harus menjadi prioritas melalui sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), pemerintah desa, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menyoroti ratusan titik panas yang terpantau sepanjang 2026 sebagai peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan menjelang puncak musim kemarau.
"Perkuat edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah yang masuk kategori rawan kebakaran. Sosialisasi, patroli terpadu, serta pengawasan di lapangan harus dilakukan secara konsisten agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini," tegasnya.
Rayaniatie memastikan DPRD Gunung Mas akan terus mendukung berbagai langkah pemerintah dalam penanganan karhutla, termasuk melalui dukungan kebijakan, koordinasi, dan penganggaran agar upaya pencegahan maupun penanganan dapat berjalan optimal.
"Kami mendukung pelaksanaan apel kesiapsiagaan karhutla karena itu menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh personel, peralatan, hingga sistem koordinasi lintas instansi siap menghadapi potensi karhutla," ujarnya.
Ia berharap target Gunung Mas Bebas Asap 2026 tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud melalui komitmen bersama, kedisiplinan seluruh pemangku kepentingan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan.
"Kami berharap masyarakat tetap sehat, lingkungan tetap lestari, dan aktivitas pembangunan dapat terus berjalan tanpa terganggu kabut asap," pungkasnya. (KLIK-RED)
