Home DPRD Kotawaringin Timur Belum Clear and Clean, DPRD Kotim Desak Pemerintah Hentikan Rencana Pengelolaan Agrinas

Belum Clear and Clean, DPRD Kotim Desak Pemerintah Hentikan Rencana Pengelolaan Agrinas

  Sugianto   | Rabu , 08 Oktober 2025
cdfc299504a9e08fb01e237eb53831f0.jpg
Anggota DPRD Kotim Pardamean Gultom

KLIK.SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak pemerintah agar menghentikan sementara rencana pengelolaan lahan hasil sitaan Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan (PKH) oleh PT Agrinas. Pasalnya, status hukum lahan tersebut dinilai belum clear and clean alias belum benar-benar sah untuk dikelola.

Anggota DPRD Kotim Pardamean Gultom mengatakan, Satgas PKH memang telah melakukan penertiban terhadap sejumlah lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Namun, ia menilai langkah cepat menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga tanpa kepastian hukum justru bisa memicu persoalan baru.

“Semua lahan yang disita Satgas PKH itu belum jelas status hukumnya. Masih bermasalah soal kawasan, jadi jangan dulu dimanfaatkan sebelum benar-benar clear and clean,” tegas Gultom, Rabu (8/10).

Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD Kotim Harapkan FKUB Jadi Perekat Keberagaman dan Mitra Strategis Pemerintah

Dewan Ingatkan Potensi Masalah Hukum
Politikus NasDem itu mengingatkan agar pemerintah daerah tidak gegabah mengambil keputusan. Menurutnya, jika nantinya ditemukan bahwa lahan tersebut masih memiliki masalah hukum, dampaknya bukan hanya akan dirasakan oleh PT Agrinas, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan.

“Kalau nanti ternyata masih bermasalah, yang kena imbas bukan cuma Agrinas, tapi juga masyarakat. Ini harus dipikirkan matang,” ujarnya.

Selain kepastian hukum, Gultom menilai penting adanya transparansi luas lahan dan kejelasan status antara lahan eks perusahaan dan lahan yang diperuntukkan bagi koperasi masyarakat.

Baca Juga:
Dukung Penguatan Kehidupan Keagamaan, Hendra Sia Apresiasi Pembangunan Gereja di Rantau Tampang

“Harus jelas mana lahan eks perusahaan, mana lahan untuk koperasi masyarakat. Ini penting supaya tidak ada tumpang tindih dan bisa jadi dasar hukum bagi Agrinas,” tambahnya.


Lebih jauh, Gultom menegaskan bahwa arah kebijakan pengelolaan lahan hasil sitaan harus berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan ruang bagi pihak luar untuk menguasai lahan yang semestinya menjadi peluang ekonomi bagi warga Kotim.

“Jangan sampai lahan yang seharusnya jadi peluang bagi masyarakat Kotim malah dikelola oleh pihak luar. Ini menyangkut rasa keadilan,” tandasnya.

Baca Juga:
DPRD Kotim Dorong Penambahan Puskesmas untuk Jangkau Wilayah Pelosok

Sebagai informasi, Satgas PKH sebelumnya menertibkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kotim yang dinilai menggunakan kawasan hutan tanpa izin. Kini, rencana pengelolaan hasil sitaan itu kembali mencuat setelah muncul kabar bahwa PT Agrinas akan ditunjuk untuk mengelolanya — sebuah langkah yang menuai perhatian serius dari kalangan legislatif. (KLIK-RED) 

Baca Juga

Ikuti Kami