Home DPRD Kotawaringin Timur DPRD Kotim Soroti Sistem Biometrik BPJS, Minta Evaluasi Total

DPRD Kotim Soroti Sistem Biometrik BPJS, Minta Evaluasi Total

  Sugianto   | Kamis , 09 Oktober 2025
0183d478f0e89b9779fa8378d293fd09.jpg
Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto

KLIK.SAMPIT – Penerapan sistem biometrik BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit menuai banyak keluhan dari masyarakat. Alih-alih mempercepat pelayanan, proses verifikasi sidik jari dan pemindaian wajah justru membuat antrean pasien semakin panjang.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang Siswanto meminta BPJS Kesehatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem biometrik yang diterapkan di fasilitas kesehatan.

“Pelayanan kesehatan itu harus cepat dan paripurna, bukan bikin stres di depan loket. Kalau di hulunya saja sudah ribet, bagaimana masyarakat bisa dapat pelayanan yang layak,” tegas Dadang, Kamis (9/10).

Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD Kotim Harapkan FKUB Jadi Perekat Keberagaman dan Mitra Strategis Pemerintah

Sejumlah pasien mengaku harus menunggu hingga lebih dari satu jam hanya untuk menyelesaikan proses verifikasi biometrik. Menurut Dadang, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum siap diterapkan secara optimal di daerah.

“Saya sudah minta klarifikasi ke pihak BPJS. Kalau sistem ini memang wajib, seharusnya perangkatnya disiapkan dulu. Jangan rakyat yang jadi korban kebijakan setengah matang,” ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, penerapan biometrik seharusnya tidak diperlukan karena data peserta BPJS sudah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca Juga:
Dukung Penguatan Kehidupan Keagamaan, Hendra Sia Apresiasi Pembangunan Gereja di Rantau Tampang

“Sekarang data peserta sudah satu pintu dengan NIK. Jadi kalau masih disuruh scan wajah dan sidik jari lagi, apa gunanya integrasi nasional itu? Ini harus dikaji ulang,” tambahnya.

Dari hasil koordinasi dengan pihak BPJS, diketahui sistem biometrik telah diberlakukan secara nasional sejak 2023. Namun RSUD dr Murjani baru menerapkannya tahun ini, sehingga banyak pasien belum memahami prosedurnya.

“BPJS bilang ini bukan aturan baru. Tapi karena RSUD baru mulai menerapkan, efeknya terasa mendadak. Akhirnya masyarakat yang menanggung dampaknya,” ungkap Dadang.

Baca Juga:
DPRD Kotim Dorong Penambahan Puskesmas untuk Jangkau Wilayah Pelosok

Meski tujuan sistem ini untuk mencegah penyalahgunaan data pasien, ia menilai pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan kenyamanan publik.

“Tujuannya bagus, tapi pelaksanaannya harus manusiawi. Jangan sampai orang sakit dipersulit hanya karena mesin lambat atau alatnya kurang,” ujarnya.
BPJS berencana menambah empat unit alat verifikasi agar antrean berkurang. Namun DPRD menilai langkah itu belum cukup.

“Teknologi harus mempermudah, bukan menyulitkan. Kalau niatnya pelayanan publik, maka orientasinya harus kecepatan dan kenyamanan pasien, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.

Dadang mendesak agar BPJS Kesehatan dan RSUD dr Murjani melakukan evaluasi total demi mencegah kejadian serupa.

“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pertolongan malah terhambat di depan mesin,” tandasnya
(KLIK-RED) 

Baca Juga

Ikuti Kami