KLIK.SAMPIT - Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Syahbana meminta, pemerintah kabupaten setempat melalui perangkat daerahnya untuk mengawasi pabrik kelapa sawit yang tidak mau membeli Tandan Buah Sawit (TBS) dari petani lokal.
Apabila masih ada PBS yang membeli harga TBS masyarakat dengan harga di bawah standar yang ditentukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi maka itu harus ditindak sesuai ketentuan.
“Kalaupun ada PBS yang membeli di bawah standar sekarang tidak bisa diterima lagi alasannya. Suka tidak suka harus ikuti perintah dari harga pembelian terhadap TBS masyarakat tadi,” tegasnya, Jumat (10/6) .
Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD Kotim Harapkan FKUB Jadi Perekat Keberagaman dan Mitra Strategis Pemerintah
Ia berharap kepada seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Kotim untuk dapat menerima tandan buah segar (TBS) milik masyarakat.
Hal ini seiring dengan dibukanya kembali keran ekspor oleh Presiden RI Joko Widodo, yang sebelumnya sempat ditutup dan menuai prokontra di kalangan masyarakat hingga protes besar-besaran.
“Kami berharap dengan adanya ekspor kembali ini harga sawit kembali membaik. PKS tidak ada alasan lagi untuk menolak hingga membeli dengan harga murah, " kata Syahbana.
Baca Juga:
Dukung Penguatan Kehidupan Keagamaan, Hendra Sia Apresiasi Pembangunan Gereja di Rantau Tampang
Menurutnya, sebelumnya alasan PKS, CPO hasil pabrik tidak ada tempat menampungnya lagi karena dilarang ekspor sementara permintaan dalam negeri sangat kecil.(KLIK-RED /*)