KLIK.SAMPIT – Proyek peningkatan Jalan Lingkar Selatan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), kembali mengalami penundaan pada tahun 2025. Penundaan ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap sejumlah proyek infrastruktur, termasuk di Kotim.
Jalan Lingkar Selatan, yang merupakan jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telah lama dikeluhkan warga karena kerusakannya yang cukup parah. Jalan ini memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, terutama bagi kendaraan angkutan berat.
“Jalan Lingkar Selatan itu jalan provinsi. Kami hanya bisa membantu pemeliharaan ringan seperti menimbun lubang yang dalam, tapi tetap harus melapor ke provinsi. Kami tidak bisa menganggarkan pengerjaan secara penuh karena tidak boleh tumpang tindih anggaran,” ujar Bupati Kotim Halikinnor, belum lama ini.
Baca Juga:
HUT ke-27, DWP Kotim Gelar Senam Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Ia menyampaikan, akibat keterbatasan anggaran, lima paket proyek infrastruktur yang sebelumnya telah dilelang dan siap kontrak harus dibatalkan. “Anggarannya dinolkan oleh pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dalam kunjungannya ke Kotim pada 29 Maret 2025 lalu menyatakan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Selatan akan dituntaskan pada 2026. Dari total panjang jalan 7,3 kilometer, masih tersisa sekitar 1,7 kilometer yang belum diperbaiki.
“Tahun ini belum bisa selesai karena keterbatasan anggaran. Namun, tahun depan, Insya Allah rampung agar arus barang dan orang semakin lancar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap Agustiar.
Baca Juga:
Guru Kotim Dituntut Kuasai Teknologi dan Cegah Perundungan di Sekolah
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Shalahuddin, menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk pemeliharaan ringan berupa penambalan agregat.
“Dari Rp30 miliar yang direncanakan, kini hanya tersisa Rp3,5 miliar untuk pemeliharaan agregat sepanjang 1,7 kilometer,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, Pemkab Kotim hanya bisa melakukan perbaikan darurat sementara, seperti menutup lubang besar. Halikinnor menilai bahwa keterbatasan anggaran dan kewenangan menjadi tantangan serius dalam menjaga infrastruktur vital di daerah.(KLIK-RED)