Home DPRD Kotawaringin Timur DPRD Kotim Minta Hak Petani Sawit Terlindungi, Harga TBS Jangan Merugikan

DPRD Kotim Minta Hak Petani Sawit Terlindungi, Harga TBS Jangan Merugikan

  Sugianto   | Jumat , 20 November 2026
5fb2b2d39b451e11405b467c34aba69a.jpg
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Zainuddin . (Istimewa)

KLIK. SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Zainuddin, meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap petani kelapa sawit, terutama dalam mekanisme pembelian Tandan Buah Segar (TBS). Ia menilai, pertumbuhan industri perkebunan harus diikuti dengan kepastian harga dan peningkatan kesejahteraan petani.

Menurut Zainuddin, kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian Kotim. Namun, besarnya produksi dan aktivitas industri perkebunan perlu memberikan manfaat yang adil bagi petani, khususnya pekebun rakyat yang menanggung biaya produksi dan perawatan kebun.

“Kesejahteraan petani harus menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor perkebunan. Petani memiliki kontribusi besar terhadap keberlangsungan industri ini, sehingga mereka juga harus mendapatkan manfaat ekonomi yang adil,” ujarnya, Jumat (20/11).

Baca Juga:
Wakil Ketua DPRD Kotim Harapkan FKUB Jadi Perekat Keberagaman dan Mitra Strategis Pemerintah

Ia menjelaskan, harga TBS dipengaruhi sejumlah komponen, antara lain harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), harga inti sawit atau kernel, serta komponen lain dalam perhitungan harga. Karena itu, harga yang diterima petani harus mengacu pada ketentuan pemerintah dan diterapkan secara transparan.

Zainuddin mengingatkan, petani juga menanggung biaya pupuk, perawatan tanaman, tenaga kerja, panen, hingga pengangkutan hasil kebun. Jika harga jual TBS tidak sebanding dengan biaya tersebut, pendapatan petani dapat tertekan dan berdampak pada keberlanjutan pengelolaan kebun.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap mekanisme pembelian TBS di lapangan. Menurutnya, meskipun penetapan harga TBS pekebun mitra menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui dinas yang membidangi perkebunan, pemerintah kabupaten tetap dapat memantau pelaksanaannya dan memfasilitasi penyelesaian persoalan petani.

Baca Juga:
Dukung Penguatan Kehidupan Keagamaan, Hendra Sia Apresiasi Pembangunan Gereja di Rantau Tampang

Pengawasan tersebut, lanjutnya, perlu mencakup kesesuaian harga yang dibayarkan, transparansi penimbangan, kejelasan dasar potongan, serta ketepatan pembayaran. Informasi mengenai komponen perhitungan harga, termasuk CPO, kernel, rendemen, dan indeks K, juga perlu disampaikan secara terbuka.

“Pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih aktif dan terkoordinasi. Dinas terkait jangan hanya menunggu laporan atau keluhan masyarakat, tetapi juga melakukan pemantauan secara berkala. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah kabupaten perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,” tegasnya.

Politisi PKB tersebut juga meminta perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit membangun kemitraan yang terbuka dan berkeadilan. Perusahaan diharapkan menjelaskan harga, hasil penimbangan, serta potongan berdasarkan kualitas dan tingkat kematangan buah secara terperinci.

Baca Juga:
DPRD Kotim Dorong Penambahan Puskesmas untuk Jangkau Wilayah Pelosok

Ia menilai, hubungan perusahaan dan petani saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan pasokan bahan baku, sedangkan petani membutuhkan kepastian pasar dan harga yang layak agar usaha perkebunan tetap berjalan.

Jika persoalan tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi, Zainuddin menyebut DPRD Kotim dapat mendorong rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan dinas terkait, perusahaan, pabrik kelapa sawit, koperasi, dan perwakilan petani.

Selain pengawasan harga, ia menilai penguatan koperasi dan kelompok tani juga penting untuk meningkatkan posisi tawar petani. Kelembagaan tersebut dapat membantu petani memperoleh informasi harga, memperluas akses pemasaran, dan membangun kerja sama yang lebih terorganisasi dengan perusahaan.

Zainuddin berharap pemerintah, perusahaan, koperasi, dan petani memperkuat koordinasi agar pertumbuhan industri kelapa sawit turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sektor perkebunan tidak hanya diukur dari luas areal dan jumlah produksi, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima petani. (KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami