Home Berita Metropolis UMK Kotim 2027 Naik 8,51 Persen, Pekerja Bakal Terima Rp4,07 Juta

UMK Kotim 2027 Naik 8,51 Persen, Pekerja Bakal Terima Rp4,07 Juta

  Sugianto   | Jumat , 20 November 2026
60dd163eef7dec607d8e86eada437584.jpg
Suasana Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan di Aula Rapat Lantai II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim, Jumat (20/11). (Foto: Sugianto/Klikkalteng.id)

KLIK. SAMPIT – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kotawaringin Timur (Kotim) 2027 disepakati sebesar Rp4.076.409,11. Nilai tersebut naik Rp319.766 atau sekitar 8,51 persen dibandingkan UMK 2026 yang sebesar Rp3.756.643,61.

Kesepakatan itu dihasilkan melalui Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kotim di Aula Rapat Lantai II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim, Jumat (20/11/2026).

Kepala Disnakertrans Kotim sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Kotim, Rusnah, mengatakan pembahasan melibatkan unsur pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, serta instansi terkait.

Baca Juga:
Diterjang Angin Kencang, Pohon Tumbang di Jalan Pelita Sampit

“Alhamdulillah, hasil pembahasannya sudah disepakati bersama. Ada kenaikan sekitar Rp319.766 dari UMK tahun sebelumnya. Kami menilai besaran ini cukup baik karena memberikan peningkatan bagi pekerja,” ujar Rusnah.

Dalam pembahasan tersebut, Dewan Pengupahan mengacu pada ketentuan pengupahan dan mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah 2027 sebesar Rp3.946.697. UMP tersebut naik 7,15 persen atau sekitar Rp263.559 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sesuai ketentuan, UMK kabupaten tidak boleh lebih rendah dari UMP. Melalui perhitungan dengan metode alfa, Dewan Pengupahan menyepakati UMK Kotim 2027 sebesar Rp4.076.409,11 dengan kenaikan 8,51 persen.

Baca Juga:
10,3 Kilogram Sabu Jaringan Pontianak-Sampit Digagalkan, Empat Orang Diamankan

Selain UMK, rapat tersebut juga menyepakati Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kotim 2027. Persentase kenaikan untuk masing-masing sektor disepakati sama.

Rusnah menjelaskan, hasil kesepakatan UMK dan UMSK selanjutnya disampaikan Bupati Kotim kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk ditetapkan melalui surat keputusan. Ketentuan baru tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Ia mengingatkan perusahaan agar memenuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan. Pembayaran upah minimum merupakan kewajiban perusahaan sekaligus bagian dari pemenuhan hak pekerja.

Baca Juga:
Sabu Setengah Kilogram dari Pontianak Digagalkan di Sampit, Sepasang Pemuda Diamankan

“Perusahaan harus melaksanakan ketentuan UMK sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila tidak dipatuhi, tentu ada konsekuensi hukum dan sanksi yang sudah diatur. Karena ini menyangkut hak serta kesejahteraan banyak pekerja,” tegasnya.

Dengan kenaikan tersebut, pekerja di Kotim diharapkan memperoleh peningkatan penghasilan. Kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan upah minimum juga menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan industrial yang adil dan harmonis. (KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami