Home Pemerintah Pemprov Kalteng UMP Kalteng 2027 Naik 7,15 Persen, Ditetapkan Rp3,94 Juta

UMP Kalteng 2027 Naik 7,15 Persen, Ditetapkan Rp3,94 Juta

  Sugianto   | Jumat , 20 November 2026
3089d9e6e1c4178d6a0f92853801896c.jpg
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng Farid Wajdi. (Istimewa)

KLIK. PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.949.697. Nilai tersebut naik 7,15 persen dibandingkan UMP tahun berjalan dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng Farid Wajdi, mengatakan penetapan tersebut telah dilakukan Gubernur Kalteng melalui surat keputusan pada 18 November 2026.

“Pada tanggal 18 itu, Pak Gubernur sudah menetapkan besaran upah minimum dan surat keputusannya juga sudah dibuat,” kata Farid, Jumat (20/11).

Baca Juga:
Pemprov Kalteng Salurkan 17.600 Paket Pangan untuk Warga Terdampak Karhutla di Kotim

Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sejumlah sektor usaha. Pada sektor perkebunan, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.956.950, sedangkan sektor pertambangan sebesar Rp3.979.691.

Farid menjelaskan, besaran kenaikan upah tersebut merupakan hasil pembahasan bersama yang melibatkan unsur serikat buruh, pekerja, dan pengusaha. Penetapannya mengacu pada formula pengupahan dengan mempertimbangkan upah tahun berjalan, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu.

“Pemerintah tidak bisa sendiri menentukan berapa besarnya. Hasil itu keluar dari berbagai aspek yang diperhitungkan. Ada masukan dari serikat buruh dan pengusaha dalam penetapannya,” jelasnya.

Baca Juga:
Tiga Cagar Budaya Kalteng Bakal Diakui Secara Nasional

Menurut Farid, proses tersebut dilakukan agar kebijakan pengupahan memiliki dasar perhitungan yang jelas serta mempertimbangkan kepentingan pekerja dan dunia usaha. Pemerintah provinsi juga mengikuti ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan dengan memperhatikan kondisi daerah.

Ia menegaskan, keputusan gubernur mengenai upah minimum tersebut harus menjadi acuan bagi perusahaan dan pemberi kerja di Kalimantan Tengah. Seluruh pelaku usaha diminta mematuhi ketentuan agar hak pekerja untuk memperoleh upah sesuai standar minimum dapat terpenuhi.

UMP dan UMSP Kalteng 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. (KLIK-RED)

 

Baca Juga

Ikuti Kami