KLIK.SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai mengambil langkah tegas terhadap Kepala Desa Baampah yang terseret kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Saat ini, proses hukum terhadap yang bersangkutan tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Sampit.
Kepala DPMD Kabupaten Kotim Raihansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan menyelesaikan seluruh proses administrasi untuk pemberhentian sementara kepala desa tersebut. Saat ini, dokumen tersebut hanya tinggal menunggu persetujuan Bupati Kotim.
“Untuk SK pemberhentian sementara Kades Baampah, tinggal menunggu tanda tangan Bupati,” ujar Raihansyah, Rabu (21/5).
Baca Juga:
HUT ke-27, DWP Kotim Gelar Senam Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Setelah SK ditandatangani, DPMD akan segera menunjuk pejabat sementara (Pjs) dari pihak kecamatan yang akan dilantik oleh camat. Pejabat ini nantinya akan langsung menjalankan seluruh tugas pemerintahan desa.
Raihansyah menegaskan bahwa keberadaan Pjs sangat penting, mengingat salah satu tugas mendesaknya adalah menyelesaikan dokumen perencanaan desa seperti RKPDes dan RPJMDes. Dokumen tersebut menjadi syarat utama pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2025.
“Jika dokumen tidak rampung hingga pertengahan Juni 2025, maka Desa Baampah terancam tidak bisa menerima Dana Desa tahap pertama,” jelasnya.
Baca Juga:
Guru Kotim Dituntut Kuasai Teknologi dan Cegah Perundungan di Sekolah
Ia menambahkan, pejabat sementara yang ditunjuk juga akan langsung menginput data perencanaan ke dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) tahun 2025. Oleh sebab itu, SK pemberhentian sementara menjadi krusial agar proses pemerintahan desa tidak terhambat.
Terkait status hukum, Raihansyah menegaskan bahwa pemberhentian kepala desa bersifat sementara hingga ada putusan hukum tetap atau inkrah. Jika nantinya terbukti tidak bersalah, maka hak dan jabatan kepala desa akan dikembalikan.
“Namun jika terbukti bersalah, akan diterbitkan SK pemberhentian tetap, dan dilanjutkan dengan penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa hingga dilaksanakannya pemilihan antarwaktu (PAW),” pungkasnya.
Baca Juga:
Halikinnor Tekankan Pelayanan Kesehatan Aktif dan Responsif di Wilayah Pelosok
Sebagaimana diketahui, kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menjerat Kepala Desa Baampah dilaporkan oleh PKBM Harati dan saat ini tengah dalam proses persidangan.(KLIK-RED)