KLIK. SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menurunkan status penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan menjadi siaga darurat. Status tersebut berlaku mulai 16 hingga 30 November 2026, menyusul penurunan jumlah titik panas dan membaiknya kondisi cuaca seiring masuknya musim hujan.
Meski status diturunkan, posko penanganan bencana tetap beroperasi selama 24 jam. Pemerintah daerah juga mempertahankan kewaspadaan karena dampak kekeringan, terutama persoalan ketersediaan air bersih, masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan, perubahan status tersebut berdasarkan hasil pemantauan lapangan, laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Baca Juga:
1.465 Pengendara Ditindak Selama Operasi Patuh Telabang 2026 di Kotim
“Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, laporan BPBD, dan BMKG, Kotim sudah memasuki musim hujan. Jumlah titik panas juga menurun drastis dan kondisi cuaca semakin membaik. Karena itu, status penanganan kita turunkan dari tanggap darurat menjadi siaga darurat mulai 16 sampai 30 November,” ujarnya saat memimpin rapat evaluasi di Ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kotim, Senin (16/11).
Irawati menegaskan, penurunan status tidak berarti seluruh penanganan dihentikan. Posko BPBD tetap beroperasi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, dan Polri. Setiap instansi juga tetap menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Menurutnya, penanganan tidak lagi berfokus pada pengerahan personel dan peralatan dalam skala besar seperti saat tanggap darurat. Namun, pemantauan dan kesiapsiagaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebakaran.
Baca Juga:
Korsleting Listrik Diduga Picu Kebakaran Atap Rumah di Perum Citra Mandiri Sampit
Di sisi lain, persoalan kekeringan dan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian. Berdasarkan laporan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mentaya, air di sejumlah wilayah belum layak dikonsumsi karena masih terpengaruh intrusi air laut.
“Kita bukan hanya menangani karhutla, tetapi juga kekeringan. Dari laporan Perumdam Tirta Mentaya, air di wilayah Ketapang masih terasa asin, sedangkan di Baamang masih payau sehingga belum layak dikonsumsi,” terang Irawati.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, distribusi air bersih masih dilakukan melalui koordinasi BPBD dan instansi terkait. Permintaan bantuan sejauh ini masih diterima dari Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Penyaluran juga dapat diperluas ke wilayah selatan apabila diperlukan.
Baca Juga:
Pasien RSUD Murjani Sampit Kesulitan Lepas Cincin, Damkar Meluncur!
Irawati menyebutkan, OPD dan pemerintah kecamatan tetap dapat melaksanakan distribusi air bersih sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Sementara itu, koordinasi penanganan secara keseluruhan tetap berada di bawah BPBD Kotim. (KLIK-RED)