KLIK. SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana menata kembali kepemilikan kebun plasma sawit agar manfaat ekonominya dapat dinikmati masyarakat lokal, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan perkebunan.

Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, hasil pengecekan data pada salah satu grup perusahaan perkebunan menunjukkan sebagian penerima hasil plasma justru berdomisili di luar daerah. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah karena sebagian kepemilikan plasma milik warga setempat telah berpindah tangan.

"Setelah kita cek datanya, ternyata ada penerima plasma yang berdomisili di luar daerah, seperti Bali, Medan, Jambi, Lampung, Jakarta hingga Surabaya. Setelah ditelusuri, sebagian kepemilikan itu ternyata sudah dijual oleh warga kita sejak awal perkebunan sawit beroperasi," ungkap Halikinnor, Sabtu (14/11).

Baca Juga:
Pasca-Kebakaran Baamang, Pemkab Kotim Siapkan Bantuan dan Verifikasi Aset

Menurut Halikinnor, penjualan kepemilikan plasma kemungkinan terjadi ketika perkebunan sawit baru mulai berproduksi. Saat itu, hasil kebun belum memberikan pendapatan besar sehingga sebagian warga memilih menjual kepemilikannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Namun, kondisi perkebunan saat ini dinilai berbeda. Produktivitas sawit meningkat dan hasil plasma semakin menjanjikan. Halikinnor menyebut satu kartu kepemilikan plasma dapat menghasilkan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Jika satu keluarga memiliki empat kartu, pendapatan dari plasma tersebut berpotensi mencapai Rp20 juta. Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan manfaat ekonomi perkebunan tetap dapat dirasakan masyarakat lokal.

Baca Juga:
Halikinnor Tinjau Lokasi Kebakaran Baamang, Korban Berpeluang Terima Bantuan Rumah

Siapkan Payung Hukum dan Mekanisme Kompensasi

Untuk menata kepemilikan yang telah berpindah tangan, Pemkab Kotim berencana menyiapkan peraturan daerah atau payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kebijakan.

Halikinnor mengatakan, pemerintah akan berkomunikasi dengan perusahaan perkebunan dan pihak yang saat ini menguasai kepemilikan plasma. Pembahasan juga mencakup mekanisme kompensasi agar pihak yang telah membeli kepemilikan tersebut tidak dirugikan.

"Kita ingin ada payung hukum yang jelas. Kalau memang kepemilikan itu akan dikembalikan kepada masyarakat lokal, tentu harus ada mekanisme dan kompensasi yang diatur. Jadi, pihak yang membeli juga tidak dirugikan, tetapi ke depan hasil plasma benar-benar bisa dinikmati warga setempat," tegasnya.

Baca Juga:
Pemkab Kotim Perkuat PAUD Holistik Integratif, Perhatikan Pendidikan hingga Kesehatan Anak

Ia berharap partai politik dan DPRD Kotim mendukung rencana tersebut agar pembahasan regulasi dapat berjalan. Pemerintah menargetkan penataan mulai direalisasikan pada pertengahan hingga akhir 2027.

Selain regulasi, pemerintah juga akan memperhatikan pembenahan data penerima menggunakan sistem by name by address. Pendataan ini diperlukan untuk mengidentifikasi penerima plasma berdasarkan nama dan alamat secara lebih jelas.

Halikinnor menegaskan, penataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah agar investasi perkebunan sawit tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat Kotim.

Meski demikian, rencana pengembalian kepemilikan plasma masih memerlukan pembahasan regulasi, pendataan, serta kesepakatan dengan perusahaan dan pihak yang saat ini menguasainya. (KLIK-RED)