KLIK. SAMPIT – Pemerataan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) perlu diperkuat agar anak-anak di wilayah perkotaan, perdesaan, hingga pedalaman memiliki kesempatan belajar yang setara. Keterbatasan fasilitas sekolah, distribusi tenaga pendidik, serta akses geografis menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah, mengatakan pemerataan akses dan mutu pendidikan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kebijakan pembangunan pendidikan perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata setiap wilayah.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, persoalan pendidikan di Kotim tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan sekolah. Dalam sejumlah kunjungan lapangan, pihaknya masih menemukan keterbatasan sarana dan prasarana, distribusi guru yang belum merata, serta akses menuju sekolah yang sulit dijangkau.
Baca Juga:
Kenang Pahlawan, Rimbun Serukan Perjuangan Nyata Bangun Kotim
“Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan di Kotim, terutama antara wilayah perkotaan, perdesaan, dan pedalaman. Dalam berbagai kunjungan lapangan, kami masih menemukan keterbatasan sarana pendidikan, kekurangan dan belum meratanya tenaga pendidik, serta sulitnya akses pendidikan di sejumlah wilayah,” kata Riskon, Senin (16/11).
Ia menilai, kondisi geografis Kotim yang cukup luas harus menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan pendidikan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap sekolah memperoleh dukungan sesuai kebutuhan agar peserta didik di wilayah pelosok tidak tertinggal.
Riskon juga menekankan pentingnya perencanaan dan pengalokasian anggaran pendidikan yang memperhatikan kondisi riil sekolah. Pemenuhan tenaga pendidik perlu dilakukan secara proporsional agar tidak terjadi ketimpangan jumlah guru antarsekolah.
Baca Juga:
Pelajar Kotim Terjerat Miras dan Lem, Riskon: Jangan Hanya Pelajar Dibina, Penjual Juga Ditindak
“Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan setiap wilayah. Jangan sampai masyarakat di perdesaan dan pedalaman terus menghadapi keterbatasan fasilitas maupun tenaga pendidik,” ujarnya.
Selain distribusi guru, peningkatan sarana dan prasarana sekolah juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kondisi ruang belajar, fasilitas pendukung, kualitas pembelajaran, hingga kemudahan akses menuju sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerataan pendidikan.
Menurut Riskon, kualitas sumber daya manusia daerah sangat dipengaruhi oleh kesempatan belajar yang diperoleh generasi muda. Karena itu, pemerataan pendidikan perlu menjadi komitmen bersama, bukan hanya berfokus pada pembangunan sekolah di kawasan perkotaan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat program pendidikan yang lebih merata, terukur, dan tepat sasaran. Dengan demikian, anak-anak di wilayah perdesaan dan pedalaman juga dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. (KLIK-RED)