KLIK. JAKARTA – Tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menyusun mekanisme pemeriksaan persyaratan dua calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat perdana pada Jumat (20/11), tim membahas tata cara pemeriksaan dokumen, termasuk pemisahan verifikasi administratif dan faktual. Pemeriksaan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu tujuh hari.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan pembahasan diperlukan untuk memperjelas jenis dokumen dan persyaratan yang harus diperiksa.
Baca Juga:
Prabowo di KTT ASEAN-Tiongkok: Perdamaian Harus Dijaga, Kemakmuran Dirasakan Bersama
"Jadi untuk pertama kali hari ini nanti jam 02.00 siang, setelah dua kali rapat gabungan yang kemudian membentuk dua tim, satu verifikasi satu ad hoc. Nah, untuk yang verifikasi, hari ini kami akan rapat. Yang akan dibahas adalah bagaimana tata cara verifikasi itu sendiri, dokumennya apa dan seterusnya," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Hinca, pemeriksaan akan mencakup dua aspek, yakni kelengkapan administrasi dan kebenaran persyaratan melalui verifikasi faktual. Pembagian tugas diperlukan agar setiap dokumen dapat diperiksa secara terperinci.
Tim kemudian membagi pekerjaan ke dalam tiga kelompok kerja (pokja). Setiap kelompok bertugas memeriksa persyaratan calon sesuai bidang yang telah ditentukan, termasuk pengecekan ke sejumlah lembaga dan pemeriksaan langsung di lapangan.
Baca Juga:
Hadapi Tantangan Global, Prabowo Minta ASEAN Perkuat Persatuan
Hinca menyebut waktu tujuh hari menjadi tantangan tersendiri bagi tim. Karena itu, pembagian tugas diharapkan membuat proses pemeriksaan berjalan lebih efektif.
Ia juga mengusulkan agar calon diberi kesempatan memperbaiki atau melengkapi dokumen apabila ditemukan persyaratan yang belum terpenuhi. Salah satu opsi yang disampaikan adalah pemberian waktu empat hari untuk perbaikan berkas.
"Pertanyaan berikut lagi, kalau seandainya ada dokumen yang dianggap tidak lengkap, maka kan harus diberi kesempatan juga. Nah, mungkin kita beri kesempatan empat hari sehingga bisa selesai," ungkapnya.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Apresiasi Kiprah Muhammadiyah, Tekankan Persatuan dan Gotong Royong Bangsa
Hinca menegaskan seluruh persyaratan harus dipenuhi sebelum proses pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden baru dilaksanakan. Ia mengingatkan bahwa konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
"Tetapi yang pasti, sebelum pelaksanaan, pemilihan, penetapan, dan pelantikan itu, tentu semua persyaratan administratif ini harus sudah dipenuhi menurut aturan undang-undang. Kita punya waktu, oleh undang-undang dasar menyebut enam puluh hari. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan," tuturnya.
Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang bertugas menyusun mekanisme dan tata cara pemilihan. Penyusunan mekanisme tersebut akan mengacu pada tata tertib MPR, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta konstitusi.
Dengan pembagian tugas tersebut, proses pemeriksaan persyaratan calon dan penyusunan mekanisme pemilihan berjalan melalui dua tim berbeda. Keduanya menjadi bagian dari tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. (KLIK-RED)