Home DPRD Kotawaringin Timur DPRD Kotim Minta Pegawai Terindikasi Narkoba Ditindak Sesuai Aturan

DPRD Kotim Minta Pegawai Terindikasi Narkoba Ditindak Sesuai Aturan

  Sugianto   | Sabtu , 21 November 2026
25e9898da52d437a86b53bf797d5f646.jpg
Anggota Komisi I DPRD Kotim Abdul Kadir. (Istimewa)

KLIK.SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Kadir, meminta pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan narkotika terhadap dua tenaga outsourcing di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kotim sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menilai, indikasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan perlu menjadi perhatian serius. Namun, penanganannya harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan kondisi masing-masing individu.

“Penanganannya harus dilihat kasus per kasus. Tidak bisa semuanya disamaratakan. Kalau memang masih memungkinkan untuk dibina, tentu bisa dilakukan pembinaan. Namun, apabila ada pelanggaran yang harus ditindak sesuai aturan, maka ketentuan itu juga harus dijalankan,” ujarnya, Sabtu (21/11).

Baca Juga:
Jelang Nataru, DPRD Kotim Ingatkan Pentingnya Jaga Stok dan Harga Pangan

Menurut Abdul Kadir, setiap pegawai pemerintah, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga dengan status kepegawaian lainnya, memiliki tanggung jawab untuk menjaga perilaku dan integritas dalam menjalankan tugas.

Ia juga mengapresiasi langkah Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotim yang melakukan asesmen terhadap mereka yang terindikasi positif narkotika. Tahapan tersebut dinilai penting untuk menentukan penanganan yang sesuai, termasuk kemungkinan rehabilitasi.

“Langkah BNNK melalui asesmen dan rehabilitasi sudah bagus karena mengikuti standar penanganan. Artinya, masih ada kesempatan bagi mereka untuk berubah. Ini bukan hanya berlaku bagi pegawai, tetapi juga masyarakat umum yang membutuhkan penanganan serupa,” jelasnya.

Baca Juga:
DPRD Kotim Kawal Raperda Plasma Sawit untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat Lokal

Meski demikian, Abdul Kadir berharap kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan. Ia mendorong BNNK lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada instansi pemerintah.

Menurutnya, setiap perangkat daerah juga perlu memiliki inisiatif memperkuat pengawasan internal. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan narkotika dapat diketahui dan ditangani lebih awal.

Ia mengingatkan bahwa pegawai pemerintah merupakan abdi negara sekaligus pelayan masyarakat. Karena itu, perilaku mereka diharapkan dapat menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun keluarga.

Baca Juga:
Selamatkan Generasi Muda, DPRD Kotim Dukung Pemberantasan Jaringan Narkoba

“Pegawai itu abdi negara dan pelayan masyarakat. Mereka menjadi salah satu contoh yang dinilai masyarakat. Minimal bisa memberikan teladan bagi keluarganya sendiri. Kalau sudah mampu menjaga perilaku dengan baik, insyaallah pengaruh positifnya juga akan meluas ke lingkungan sekitar,” pungkasnya.

Sebelumnya, BNNK Kotim bersama Pemerintah Kabupaten Kotim menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap 239 orang di lingkungan Setda pada Rabu (18/11). Pemeriksaan tersebut diikuti Bupati Halikinnor, Wakil Bupati Irawati, serta sejumlah pejabat dan pegawai lainnya.

Kepala BNNK Kotim, Muhamad Fadli, menyampaikan terdapat tiga orang yang menunjukkan indikasi positif dalam pemeriksaan tersebut. Dua orang terindikasi menggunakan narkotika, sedangkan satu orang lainnya diketahui mengonsumsi obat yang mengandung benzodiazepin (benzo) untuk kepentingan kesehatan.

Ketiganya telah menjalani pemeriksaan lanjutan. BNNK menyebut dua orang yang terindikasi menggunakan narkotika akan diarahkan mengikuti asesmen dan rehabilitasi melalui mekanisme wajib lapor.

Berdasarkan keterangan awal, keduanya mengaku bukan pengguna rutin dan menyebut baru mencoba narkotika. BNNK juga masih mendalami asal barang terlarang tersebut untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Penanganan kasus ini diharapkan menjadi evaluasi bagi seluruh instansi pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal. Pembinaan dan rehabilitasi bagi yang memenuhi kriteria perlu berjalan sesuai prosedur, sementara penerapan aturan tetap diperlukan untuk menjaga disiplin dan kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan pemerintahan. (KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami