KLIK. SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama DPRD setempat menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dengan nilai belanja Rp1,997 triliun. Meski demikian, sejumlah program pembangunan belum terakomodasi karena kekurangan anggaran mencapai Rp764,98 miliar.
Persetujuan bersama tersebut ditandatangani dalam rapat paripurna ke-10 DPRD Kotim, Jumat (20/11/2026). Selanjutnya, rancangan APBD akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi.
Bupati Kotim Halikinnor mengakui, pembahasan APBD 2027 tidak mudah. Kebijakan keuangan nasional berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah, sementara pemerintah tetap harus menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Baca Juga:
Bupati Kotim Siapkan Bantuan Material Rumah dan Pengurusan Ijazah Korban Kebakaran Basawang
“Kita masih terus bekerja keras dengan segala keterbatasan sebagai konsekuensi kebijakan keuangan secara nasional,” ujarnya.
Berdasarkan laporan hasil rapat kompilasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kekurangan anggaran terbesar terdapat pada sektor infrastruktur, yakni Rp517,70 miliar.
Kebutuhan yang belum terakomodasi pada bidang kesejahteraan rakyat mencapai Rp143,87 miliar. Kemudian bidang pemerintahan, hukum, dan keuangan sebesar Rp64,25 miliar serta bidang perekonomian Rp39,15 miliar.
Baca Juga:
Halikinnor Siapkan Langkah Tarik Kembali Plasma Sawit, Warga Lokal Harus Jadi Penerima Manfaat
Halikinnor meminta seluruh perangkat daerah tetap bekerja optimal dengan memperhatikan keterbatasan anggaran. Pelaksanaan program dan kegiatan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Tentunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2027 diperlukan komitmen dan kerja keras kita semua, untuk dapat melaksanakan seoptimal mungkin,” katanya.
Dalam struktur RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,948 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp450,15 miliar dan pendapatan transfer Rp1,498 triliun.
Baca Juga:
Karhutla dan Kabut Asap Bebani Warga Kotim, 1.000 Paket Pangan Darurat Disalurkan
Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp1,997 triliun sehingga terdapat defisit Rp48,38 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Halikinnor juga menekankan pentingnya menggali sumber penerimaan baru untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, sekitar 76,9 persen pendapatan Kotim pada 2027 masih bergantung pada pendapatan transfer.
“Meskipun saat ini dan tahun anggaran 2027 kita masih dalam kondisi keuangan yang terbatas, tapi kita tetap harus optimistis dan berusaha untuk menggali alternatif pendapatan daerah,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, APBD Kotim 2026 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1,94 triliun. Angka tersebut terdiri dari PAD Rp466,88 miliar dan pendapatan transfer Rp1,47 triliun.
Pada tahun yang sama, belanja daerah mencapai Rp1,96 triliun dengan defisit Rp27,7 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.
Setelah mendapat persetujuan bersama, Raperda APBD Kotim 2027 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (KLIK-RED)