Home Berita Metropolis Pelabuhan Sampit Jadi Sorotan, DPRD Kotim Minta Penindakan Oknum Pemalak

Pelabuhan Sampit Jadi Sorotan, DPRD Kotim Minta Penindakan Oknum Pemalak

  Sugianto   | Selasa , 17 Juni 2025
0438ecdf7136a8000c227b8532ded56d.jpg
Aktivitas bongkar muat di Dermaga Pelabuhan Sampit

KLIK.SAMPIT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Sampit. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi oknum yang merugikan masyarakat melalui praktik pungli.

“Kalau memang ada indikasi pungutan liar oleh oknum, tentu kita sepakat dan mendukung, libas habis para pemalak di Pelabuhan Sampit,” tegas Rimbun, Selasa (17/6).

Diketahui, Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan pungli dalam aktivitas lalu lintas angkutan jasa kepelabuhanan di Sampit.

Baca Juga:
Hujan Picu Pohon Tumbang di Wengga Metropolitan, Jalan Sempat Tertutup Total

Rimbun menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh langkah aparat penegak hukum, termasuk jika harus memeriksa pihak-pihak terkait. Ia juga menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

“Karena ini sesuai dengan arahan Pak Bupati Halikinnor untuk menindak tegas. Oknum-oknum pemalak harus diberantas,” lanjutnya.

Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor juga menyatakan dukungannya terhadap upaya aparat penegak hukum yang mulai memeriksa sejumlah pihak dalam dugaan penyimpangan di sektor kepelabuhanan.

Baca Juga:
Dua Pegawai Outsourcing Setda Kotim Terindikasi Narkoba, Bagaimana Nasib Pekerjaannya?

Langkah tersebut muncul setelah mencuat kabar adanya penggeledahan oleh Polda Kalteng terhadap beberapa instansi yang terlibat dalam operasional Pelabuhan Sampit.

Berdasarkan informasi yang beredar, aparat penegak hukum sedang mendalami dugaan pelanggaran dalam pengelolaan fasilitas dan aktivitas di pelabuhan tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sejumlah kantor instansi sempat digeledah.

Pihak-pihak yang disebut telah dimintai keterangan oleh penyidik antara lain pejabat dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, pengusaha pelayaran, serta Dinas Perhubungan Kotim.

Baca Juga:
UMK Kotim 2027 Naik 8,51 Persen, Pekerja Bakal Terima Rp4,07 Juta

Bupati Halikinnor menyambut positif langkah hukum tersebut.

“Bagus saja kalau aparat penegak hukum turun, supaya kalau memang ada permainan bisa segera diselesaikan,” ujarnya.(KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami