KLIK.SAMPIT – Suasana Desa Bapinang Hilir Laut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), memanas. Warga berunjuk rasa menuntut kepala desa setempat mundur terkait kebijakan pembagian lahan pertanian yang dinilai tidak adil.
Aksi tersebut menjadi sorotan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotim Raihansyah, menegaskan bahwa pemberhentian kepala desa tidak bisa dilakukan hanya karena tekanan massa. Ada mekanisme yang harus dipenuhi sesuai regulasi.
“Saya sudah sampaikan ke camat, selesaikan dulu di tingkat kecamatan. Kalau tidak ada titik temu, baru bisa dibawa ke DPMD. Syarat pemberhentian kepala desa itu jelas dan tidak bisa serta-merta,” tegas Raihansyah, Selasa (30/9).
Baca Juga:
HUT ke-27, DWP Kotim Gelar Senam Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Ia menjelaskan, seorang kepala desa hanya dapat diberhentikan jika memenuhi kriteria tertentu, seperti meninggal dunia, menjadi terpidana dengan putusan hukum tetap, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Raihansyah juga mengimbau masyarakat agar tetap menyampaikan aspirasi dengan tertib tanpa mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, dialog damai lebih efektif mendorong penyelesaian masalah.
“Kami berharap masyarakat tetap menjaga keamanan dan kondusivitas. Aspirasi sah dan dijamin undang-undang, tapi harus disampaikan dengan tertib agar tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Baca Juga:
Guru Kotim Dituntut Kuasai Teknologi dan Cegah Perundungan di Sekolah
Di sisi lain, ia mengingatkan kepala desa agar lebih aktif membangun komunikasi dengan warganya. Pendekatan yang baik diyakini dapat mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu gejolak.
“Jangan sampai pemberhentian kepala desa justru melahirkan masalah baru. Kepala desa itu dipilih oleh masyarakat, jadi persoalan harus dibicarakan dengan kepala dingin,” tandasnya.
Sementara itu, Camat Pulau Hanaut, Dedi Purwanto, menyebut pihak kecamatan tidak bisa mengambil keputusan langsung terkait tuntutan warga.
Baca Juga:
Halikinnor Tekankan Pelayanan Kesehatan Aktif dan Responsif di Wilayah Pelosok
“Hanya DPMD yang berwenang menjawab tuntutan itu. Intinya, warga tidak puas dengan kebijakan yang ada,” ujarnya. (KLIK-RED)