KLIK.SAMPIT – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berkomitmen memperluas program Desa Anti Korupsi dengan mengajukan tiga desa tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala DPMD Kabupaten Kotim Raihansyah, menyampaikan bahwa sebelumnya Desa Bagedang Hilir telah ditetapkan sebagai desa percontohan anti korupsi oleh KPK.

“Desa tambahan yang diusulkan kali ini adalah Desa Beringin Tunggal Jaya, Desa Eka Bahurui, dan Desa Jaya Karet,” ungkapnya, Rabu (6/11).

Ia menjelaskan bahwa DPMD saat ini tengah menyelesaikan berbagai komponen dan memenuhi indikator yang ditetapkan oleh KPK sebagai syarat untuk menjadi Desa Anti Korupsi. Verifikasi dari KPK terhadap ketiga desa tambahan ini direncanakan berlangsung pada November.

Pengajuan ini merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. DPMD akan bekerja sama dengan Inspektorat Kotim untuk memastikan ketiga desa tersebut tidak memiliki riwayat pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama tiga tahun terakhir.

“Alhamdulillah, ketiga desa yang diusulkan telah memenuhi persyaratan dan seluruh komponen yang diminta oleh KPK. Kami optimis, pada tahun 2024 nanti, kita akan dapat menambah daftar Desa Anti Korupsi,” ujar Raihansyah.

Ia menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk komitmen DPMD dalam membantu desa-desa di wilayahnya mengelola dana desa secara bersih dan bertanggung jawab. Raihansyah berharap, dengan adanya desa-desa percontohan anti korupsi, tata kelola pemerintahan desa akan semakin transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik korupsi.

“Upaya ini adalah langkah kami untuk mewujudkan desa yang bebas dari korupsi, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari pembangunan berkelanjutan yang bebas dari korupsi,” pungkasnya. (KLIK-RED