KLIK. SAMPIT – Aduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta tidak dibiarkan menumpuk tanpa tindak lanjut. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan mempercepat respons melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).

Upaya tersebut diperkuat melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Tahun 2026 di Ruang Sampit Command Center (SCH) Diskominfo Kotim, Kamis (12/11). Kegiatan ini diikuti admin pengelola dari seluruh OPD dan kecamatan.

Kepala Diskominfo Kotim Cok Orda Putra Legawa, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya kedisiplinan admin dalam memantau laporan yang masuk. Setiap pengaduan harus mendapat respons awal dan diteruskan kepada perangkat daerah yang berwenang untuk ditangani sesuai batas waktu.

Baca Juga:
Anggaran Kesehatan Kotim Tembus Rp60 Miliar, BPJS Nonaktif Jadi Perhatian

“Pemenuhan batas waktu penyelesaian ini bukan semata-mata soal kepatuhan pada aturan pusat, melainkan cerminan komitmen kita untuk selalu hadir dan peduli terhadap kesulitan warga Kotawaringin Timur,” tegasnya.

Ia meminta admin rutin memeriksa aplikasi setiap hari. Jika terdapat kendala teknis maupun persoalan kewenangan, koordinasi antarperangkat daerah perlu segera dilakukan agar penanganan laporan tidak terhambat.

Menurut Cok Orda, SP4N-LAPOR! merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, aspirasi maupun keluhan warga harus mendapat perhatian dan penanganan yang tepat.

Baca Juga:
Pengaspalan Jalan Jaksa Agung Berlangsung, Lalu Lintas Dibuka Bergantian

Melalui koordinasi tersebut, Diskominfo Kotim mendorong pengelolaan pengaduan yang lebih responsif, terkoordinasi, dan transparan. Dengan begitu, laporan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada tahap penerimaan, tetapi berlanjut hingga proses penanganan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah. (KLIK-RED)