KLIK. PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upayanya melalui penyediaan kanal pengaduan berbasis daring agar masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan, layanan berbasis web dapat mempercepat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Warga juga tidak harus datang langsung ke kantor pemerintahan untuk menyampaikan laporan.
“Sekarang kalau soal layanan publik, terutama untuk pengaduan dan aspirasi, pemerintah pakai berbasis web. Cara ini lebih cepat,” katanya, Rabu (11/11).
Baca Juga:
Job Fair Kalteng Prioritaskan Putra-Putri Daerah, Siapkan 8.000 Lowongan
Salah satu kanal yang disediakan Pemprov Kalteng adalah LaporGub. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga memanfaatkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Edy menyebut kanal pengaduan digital dapat diakses selama 24 jam. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan laporan tanpa dibatasi jam pelayanan kantor.
Baca Juga:
Karhutla Menurun, 16.478 Personel Tetap Siaga
“Kanal pengaduan memudahkan masyarakat menyampaikan laporan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Situs ini bisa diakses 24 jam, jadi kapan pun bisa digunakan,” ujarnya.
Menurut Edy, penguatan layanan digital menjadi kebutuhan penting bagi Kalteng yang memiliki wilayah geografis luas. Pemerintah perlu menghadirkan sistem pelayanan yang dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok.
Ia menegaskan, pengembangan kanal digital tidak cukup hanya dengan menyediakan akses pelaporan. Pemerintah juga harus memastikan setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat mendapat tindak lanjut.
Baca Juga:
Anggaran Bencana 2027, Seberapa Siap Kabupaten dan Kota di Kalteng?
“Pasti kalau ada masukan dan aduan itu akan kami tindak lanjuti. Pemerintah ingin kanal pengaduan tidak sekadar menjadi sarana penyampaian aspirasi,” pungkasnya. (KLIK-RED)
