Home DPRD Kotawaringin Timur Abdul Kadir Soroti Tanggung Jawab Perusahaan, Kesejahteraan Warga Sekitar Harus Diperhatikan

Abdul Kadir Soroti Tanggung Jawab Perusahaan, Kesejahteraan Warga Sekitar Harus Diperhatikan

  Sugianto   | Minggu , 22 November 2026
8eb151607b23d44e111789a5b9f39c99.jpg
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Kadir. (Istimewa)

KLIK. SAMPIT – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Kadir, meminta perusahaan perkebunan, pertambangan, dan sektor usaha lainnya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Menurutnya, kewajiban kemitraan plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) perlu dijalankan secara maksimal.

Abdul Kadir menilai, keberadaan investasi di daerah semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Perusahaan tidak cukup hanya menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan, tetapi juga perlu membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya.

"Kalau melihat kondisi secara umum, pelaksanaan plasma maupun CSR perusahaan masih belum maksimal. Perusahaan, baik perkebunan sawit, pertambangan maupun sektor usaha lainnya, harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai aktivitas perusahaan berjalan, tetapi warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional justru tidak merasakan manfaatnya," ujarnya, Minggu (22/11).

Baca Juga:
DPRD Kotim Ajak Masyarakat Perkuat Gerakan 3M Plus, Wujudkan Lingkungan Bersih dan Bebas DBD

Ia menjelaskan, program plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang dapat membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui program tersebut, warga diharapkan memperoleh kesempatan meningkatkan pendapatan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal dan akses untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

Karena itu, perusahaan yang memiliki kewajiban memfasilitasi plasma harus menjalankannya sesuai ketentuan dan memperhatikan masyarakat yang berhak menerima. Ia juga menyambut langkah pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi terkait pelaksanaan program tersebut.

Selain plasma, Abdul Kadir menyoroti pentingnya pelaksanaan CSR yang transparan dan tepat sasaran. Program sosial perusahaan seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjadi kegiatan rutin untuk memenuhi kewajiban.

Baca Juga:
DPRD Kotim Ingatkan Nelayan Wilayah Selatan Waspadai Cuaca Ekstrem Jelang Nataru

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui bentuk kegiatan CSR, mekanisme penyaluran, serta kelompok masyarakat yang menerima manfaat. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat dilibatkan karena lebih memahami kondisi dan kebutuhan warganya.

"Pelaksanaannya harus transparan. Pemerintah daerah perlu mengetahui siapa saja masyarakat yang berhak menerima manfaat, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kepala desa juga memiliki peran penting dalam melakukan pendataan karena mereka lebih memahami kondisi warganya. Dengan begitu, penyaluran program bisa lebih tepat sasaran," tegasnya.

Abdul Kadir menambahkan, DPRD juga memiliki tanggung jawab mengawal aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat.

Baca Juga:
Jelang Nataru, DPRD Kotim Ingatkan Pentingnya Jaga Stok dan Harga Pangan

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, DPRD, dan perusahaan terus diperkuat. Dengan demikian, persoalan yang berkaitan dengan hak masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan dapat ditangani melalui koordinasi dan pengawasan yang lebih baik.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah. Dunia usaha juga memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama di desa-desa yang berada di sekitar kawasan perkebunan dan pertambangan.

Di tengah meningkatnya kebutuhan hidup, masyarakat membutuhkan dukungan yang dapat memperkuat kemampuan ekonomi dalam jangka panjang. Karena itu, program perusahaan diharapkan tidak hanya berupa bantuan sesaat, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

"Faktanya, kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan harga barang juga terus naik. Sementara kemampuan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tidak selalu mudah. Karena itu, pemerintah harus hadir melalui berbagai kebijakan dan program yang menyentuh kebutuhan warga. Perusahaan juga diharapkan mengambil bagian melalui kewajiban plasma, CSR, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi," pungkasnya.

Ia berharap investasi yang berkembang di Kotim tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah. (KLIK-RED)

 

Baca Juga

Ikuti Kami