KLIKKALTENG.ID – Surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah diterima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11). Pada saat yang sama, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran di DPR mendapat dukungan dari 120 anggota yang berasal dari delapan fraksi.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang langsung untuk menyerahkan surat tersebut. Sebelumnya, Gibran juga disebut telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.  

Muzani mengatakan Gibran meminta agar surat itu segera diproses. Menindaklanjuti permintaan tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat internal sebelum mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Baca Juga:
Bahlil Mengaku Ikut Jadi Sasaran Penyadapan, Minta Polisi Usut Tuntas

MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses tahapan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Dalam mekanisme tersebut, presiden nantinya mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.

Sebelum mendatangi gedung MPR, Gibran diketahui bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Rombongan kendaraan Gibran terlihat meninggalkan kawasan Istana sekitar pukul 10.40 WIB. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya pertemuan tersebut, tetapi mengaku tidak mengetahui pembahasan di dalamnya.

Sementara itu, proses HMP di DPR juga bergerak. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan hak tersebut. Usulan itu berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.

Baca Juga:
Angkut 15 Ribu Liter Air, Hercules C-130 Australia Bantu Pemadaman Karhutla

Dukungan tersebut berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan HMP akan diteruskan kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan akan membahasnya melalui Badan Musyawarah dan mekanisme konsultasi sebelum dibawa ke rapat paripurna.

HMP merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran tertentu. Pengajuan usulan tersebut belum berarti Gibran telah dimakzulkan karena masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Baca Juga:
Basarnas Hentikan Pencarian KM Virgo Transport 8, Sebanyak 53 Korban Masih Hilang

Dengan demikian, terdapat dua proses yang berjalan di lembaga berbeda, yakni tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran di MPR dan pembahasan usulan HMP di DPR. Perkembangan kedua proses tersebut akan menentukan langkah kelembagaan selanjutnya. (KLIK-RED)