KLIK. SAMPIT – Seorang kontraktor alat berat, Donny Damara, mengadukan persoalan pembayaran dalam proyek Peningkatan Drainase Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, ke kepolisian. Ia mengaku belum menerima pembayaran atas modal, sewa excavator, dan pekerjaan tanah urug dengan nilai total mencapai Rp577,28 juta.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan proyek Peningkatan Drainase Kota Sampit yang menjadi bagian dari kegiatan Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air.

Berdasarkan papan informasi di lokasi pekerjaan, proyek tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp18,22 miliar. PT Loeh Raya Perkasa tercantum sebagai penyedia jasa.

Baca Juga:
Narkoba, Judi Online, dan Bullying Hantui Pelajar Kobar

Donny mengaku menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut. Namun, dana dan tagihan yang menurutnya menjadi haknya belum dibayarkan meskipun sejumlah pekerjaan telah dilaksanakan.

Persoalan itu dituangkan dalam surat pengaduan tertanggal 19 Oktober 2026. Donny meminta kepolisian menindaklanjuti dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan serta menelusuri persoalan pembayaran yang dialaminya.

“Saya sudah menyerahkan modal, menyediakan excavator, dan menyelesaikan pekerjaan tanah urug sesuai kesepakatan. Namun, sampai pengaduan dibuat, pembayaran yang menjadi hak saya belum juga diterima,” ungkap Donny, Selasa (10/11).

Baca Juga:
15 Ribu Orang Diperkirakan Padati Kobar, Polisi Matangkan Pengamanan Porprov

Dalam uraian pengaduannya, Donny menyebut persoalan bermula pada 18 Juni 2026. Saat itu, ia mengaku bertemu dengan dua orang berinisial RFD dan MS alias Y di lokasi proyek drainase. RFD disebut sebagai direktur perusahaan, sedangkan MS alias Y disebut sebagai pengurus lapangan.

Pertemuan tersebut membahas tawaran kerja sama berupa penyerahan modal untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan proyek dengan imbalan keuntungan yang telah dibicarakan.

Pada 29 Juni 2026, Donny mengaku mentransfer uang sebesar Rp100 juta. Dana itu disebut akan digunakan untuk pembayaran cor beton guna mengejar progres pencairan termin pekerjaan.

Baca Juga:
Empat Rumah Kayu di Baamang Tengah Dilalap Api, Diduga Dipicu Korsleting Listrik

Dua hari kemudian, tepatnya 2 Juli 2026, ia kembali mentransfer Rp50 juta untuk kebutuhan serupa. Dengan demikian, total dana yang diserahkan sebagai modal mencapai Rp150 juta.

Selanjutnya, pada 4 Juli 2026, Donny mengaku memasukkan satu unit excavator Hitachi PC 210 Long Arm ke lokasi proyek berdasarkan surat perintah kerja (SPK).

Alat berat tersebut disewakan dengan nilai Rp55 juta untuk masa kerja 15 hari atau 100 jam meter (HM). Setelah ditambah biaya mobilisasi dan demobilisasi sebesar Rp4 juta, total tagihan sewa excavator mencapai Rp59 juta.

Selain menyediakan alat berat, Donny juga mengaku mengerjakan penimbunan tanah urug untuk kebutuhan proyek pada 6 hingga 17 Juli 2026.

Dalam pengaduannya, ia mencatat telah menyuplai sebanyak 594 rit tanah urug dengan harga yang disepakati Rp620 ribu per rit. Dari pekerjaan tersebut, nilai tagihan yang diklaim belum dibayar mencapai Rp368,28 juta.

Jika seluruh komponen dijumlahkan, nilai yang menurut Donny belum diterimanya mencapai Rp577,28 juta. Rinciannya terdiri dari modal Rp150 juta, biaya sewa excavator Rp59 juta, dan pekerjaan tanah urug Rp368,28 juta.

Donny menyebut pihak yang menjalin kerja sama dengannya sempat menyampaikan bahwa pembayaran masih menunggu pencairan termin proyek. Namun, hingga surat pengaduan dibuat pada 19 Oktober 2026, ia mengaku belum menerima pengembalian modal maupun pelunasan tagihan pekerjaan.

Untuk mendukung pengaduannya, Donny menyertakan sejumlah dokumen. Di antaranya bukti transfer bank, SPK penyewaan excavator, rekapitulasi dan surat jalan pengiriman tanah urug, dokumentasi alat berat di lokasi proyek, serta percakapan WhatsApp dan rekaman pembicaraan yang disebut berkaitan dengan persoalan tersebut.

Ia berharap kepolisian memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan, menelusuri aliran dana, serta mengklarifikasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi dasar munculnya tagihan tersebut.

“Saya berharap persoalan ini ditindaklanjuti secara objektif sehingga ada kepastian hukum dan penyelesaian terhadap seluruh hak yang belum dibayarkan. Semua dokumen pendukung juga sudah saya siapkan untuk membantu proses pemeriksaan,” katanya.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari RFD maupun MS alias Y terkait klaim Donny belum diperoleh. Status penerimaan dan perkembangan penanganan pengaduan oleh kepolisian juga masih perlu dikonfirmasi. (KLIK-RED)