KLIK. SAMPIT – Keterbatasan transportasi penyeberangan masih menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil perkebunan serta perikanan di kawasan Bapinang-Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Masyarakat masih mengandalkan perahu kecil untuk mengangkut orang maupun barang dengan kapasitas terbatas dan bergantung pada kondisi cuaca.

Persoalan tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Eddy Mashamy. Dia menilai, sarana penyeberangan yang memadai dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kedua wilayah.

“Keberadaan transportasi penyeberangan yang memadai sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat mengangkut hasil usaha mereka dengan lebih mudah dan efisien,” ujarnya, Sabtu (7/11).

Baca Juga:
Kejar Pilkades 2027, DPRD Kotim Minta Perda Segera Dituntaskan

Menurut Eddy, masyarakat Bapinang dan Samuda memiliki potensi ekonomi dari sektor perkebunan dan perikanan. Komoditas seperti kelapa, karet, dan hasil tangkapan ikan membutuhkan sarana angkutan yang mampu membawa muatan lebih banyak dibandingkan perahu kecil.

“Penyeberangan ini penting bagi masyarakat Bapinang maupun Samuda. Bukan hanya untuk mobilitas warga, tetapi juga mengangkut hasil kebun, perikanan dan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Eddy menyebut pembangunan dermaga penyeberangan Bapinang-Samuda yang menggunakan anggaran APBN perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan armada kapal ferry atau ponton. Menurutnya, infrastruktur tersebut belum bisa memberikan manfaat optimal tanpa dukungan sarana operasional.

Baca Juga:
Gotong Royong Lintas Generasi, Pelajar di Kotim Bantu Warga Terdampak Karhutla

Ia menyayangkan dermaga yang telah dibangun sejak beberapa tahun lalu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena belum tersedia kapal penyeberangan.

“Bangunannya sudah selesai beberapa tahun lalu, tetapi kapal penyeberangannya belum ada. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan fasilitas ini,” tegasnya.

Untuk mendorong pengadaan armada, Eddy meminta Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Dinas Perhubungan menjalin koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Dia berharap kebutuhan kapal penyeberangan tersebut masuk dalam perhatian pemerintah agar fasilitas yang sudah dibangun dapat segera beroperasi.

Baca Juga:
11 Desa di Pulau Hanaut Kesulitan Air, DPRD Dorong Solusi Jangka Panjang

Eddy juga mengingatkan bahwa infrastruktur publik yang dibangun menggunakan anggaran negara harus difungsikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tanpa operasional yang memadai, aset tersebut berisiko mengalami penurunan kondisi seiring waktu.

“Jangan sampai aset negara yang dibangun menggunakan uang rakyat miliaran rupiah mubazir dan rusak karena tidak difungsikan. Kami berharap pengadaan kapal ini segera direalisasikan,” pungkasnya.

Ketersediaan kapal penyeberangan diharapkan dapat memperlancar perjalanan warga sekaligus distribusi hasil kebun, perikanan, dan kebutuhan pokok. Kelancaran akses tersebut juga diharapkan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Bapinang dan Samuda. (KLIK-RED)