KLIK.SAMPIT – Anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sebesar Rp7,5 miliar menuai sorotan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menegaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, terutama dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Yang pasti kita profesional. Terkait perjalanan dinas ini adalah salah satu menjalankan tugas dan fungsi kami selaku anggota DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” kata Rimbun, Sabtu (16/5).
Menurutnya, berbagai aspirasi masyarakat yang diterima DPRD tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat daerah. Karena itu, diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah maupun instansi di tingkat provinsi hingga pusat.
“Nah apa yang muncul di situ memang betul real. Rp7,5 miliar itu adalah kebutuhan kami untuk menjalankan tugas dan fungsi itu,” ujarnya.
Rimbun menyebutkan, jika dibandingkan dengan DPRD di daerah lain, anggaran perjalanan dinas DPRD Kotim justru tergolong kecil. Ia mengatakan, rata-rata satu anggota DPRD hanya memiliki anggaran sekitar Rp150 juta per tahun untuk kegiatan perjalanan dinas di dalam maupun luar daerah.
“Kalau di DPRD lain mungkin kami yang terkecil,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas DPRD Kotim tahun ini sebenarnya lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Bahkan, pada tahun-tahun lalu anggaran tersebut sempat mengalami pemangkasan di tengah tahun anggaran berjalan.
“Dulu malah di pertengahan jalan dipangkas. Saya ingat anggaran saya tinggal sekitar Rp126 juta,” ungkapnya.
Sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah, DPRD Kotim saat ini juga mulai mengurangi penggunaan transportasi udara untuk perjalanan dinas yang dinilai cukup membebani anggaran.
“Dulu sering menggunakan pesawat, sekarang kita kurangi dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Meski begitu, besarnya anggaran perjalanan dinas DPRD tetap memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, sebagian warga menilai anggaran tersebut masih cukup besar.
Sementara pihak DPRD memastikan seluruh penganggaran telah disusun sesuai aturan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. (KLIK-RED)
