KLIK.SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan peningkatan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi darurat nasional.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kotim Rimbun karena dampak karhutla dinilai semakin meluas. Persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya kabut asap, tetapi juga gangguan kesehatan, transportasi hingga ketersediaan air bersih.
"Kalau melihat kondisi di lapangan, karhutla ini belum menunjukkan tanda-tanda berkurang. Justru kabut asapnya semakin meluas dan dampaknya mulai dirasakan masyarakat di berbagai sektor," kata Rimbun, Selasa (22/9).
Menurutnya, penanganan karhutla selama ini telah melibatkan pemerintah daerah, Satgas Karhutla, instansi vertikal, masyarakat dan berbagai pihak lainnya.
Namun, kondisi di lapangan membuat kebutuhan penanganan semakin besar. Pemadaman api harus berjalan bersamaan dengan penanganan dampak kekeringan dan kabut asap.
"Masalah kita sekarang bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan. Bebannya semakin banyak dan semuanya membutuhkan penanganan," ujarnya.
Rimbun mengatakan, peningkatan status menjadi darurat nasional diharapkan dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan di daerah.
Dukungan tersebut, kata dia, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dan operasional, termasuk pelayanan kesehatan, distribusi air bersih, sarana pemadaman serta kebutuhan petugas di lapangan.
"Kami mendorong agar pemerintah pusat menaikkan status bencana ini menjadi darurat nasional. Dengan dukungan yang lebih besar dari pusat, penanganan karhutla dan dampaknya di daerah diharapkan bisa dilakukan lebih cepat dan maksimal," katanya.
Rimbun menyebut pemerintah daerah saat ini menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana.
Ia menyebut anggaran BTT yang tersedia sekitar Rp5 miliar. Pencairannya dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan penanganan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika kebutuhan penanganan karhutla dan dampaknya terus bertambah.
Karena itu, Rimbun menilai dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk memperkuat kapasitas daerah menghadapi kondisi yang masih berlangsung.
Selain pemerintah, DPRD juga mendorong dunia usaha ikut berkontribusi. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengundang para investor yang berinvestasi di Kotim untuk bersama-sama membantu penanganan karhutla.
"Sudah waktunya semua pihak bergerak bersama. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, karena persoalan yang kita hadapi sekarang menyangkut asap, kesehatan, air bersih dan penanganan kebakaran sekaligus," tandasnya. (KLIK-RED)
