KLIK.SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau capaian administratif lainnya. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Halikinnor mengatakan, tata kelola keuangan yang baik tetap menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, capaian tersebut tidak boleh menjadi tujuan akhir apabila belum diikuti perbaikan kualitas hidup masyarakat.
"Yang menjadi ukuran utama adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan, bukan sekadar angka atau laporan administratif," kata Halikinnor, Sabtu (4/7).
Ia menegaskan, setiap rupiah APBD harus diarahkan pada program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, seperti mengurangi angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Menurutnya, indikator seperti tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga gini ratio menjadi ukuran penting untuk menilai efektivitas pembangunan daerah.
"Kalau indikator-indikator itu membaik, berarti pembangunan yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Halikinnor mengakui pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menyusun program agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Dengan kondisi fiskal yang ada, kita harus lebih fokus pada program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun prioritas pembangunan. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan memastikan keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan maupun program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Halikinnor berharap seluruh perangkat daerah memiliki orientasi yang sama, yakni menjadikan hasil pembangunan sebagai ukuran utama keberhasilan, bukan sekadar memenuhi target administrasi atau laporan keuangan.
"Dengan begitu, pembangunan di Kotim tidak hanya menghasilkan laporan yang baik, tetapi juga benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," pungkasnya. (KLIK-RED)
