KLIK. PURUK CAHU – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya Dina Maulidah, mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, sensus tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data akurat.
Ajakan itu disampaikan Dina usai menghadiri Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 di halaman Kantor BPS Kabupaten Murung Raya, Selasa (2/7)
"Pelaksanaan Sensus Ekonomi sangat penting karena hasilnya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan berdasarkan data yang nyata dan valid," ujarnya.
Dina menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun program pembangunan, mengevaluasi kebijakan ekonomi, serta menentukan langkah strategis yang lebih tepat sasaran.
"Melalui sensus ini kita dapat melihat perkembangan ekonomi daerah secara komprehensif. Data tersebut menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kejujuran masyarakat saat memberikan data kepada petugas sensus. Informasi yang akurat, kata Dina, akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kejujuran responden sangat menentukan kualitas data. Semakin akurat data yang diberikan, semakin tepat pula kebijakan yang dihasilkan pemerintah," tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan, DPRD Murung Raya akan ikut menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi.
Dina optimistis sinergi antara BPS, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat akan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar penyusunan arah pembangunan Murung Raya untuk jangka panjang.
"Data yang valid akan memperkuat perencanaan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," pungkasnya. (KLIK-RED)
