KLIK. PURUK CAHU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sorotan utama diarahkan pada penyaluran bantuan mahasiswa, perawatan fasilitas publik, layanan air bersih, hingga kekurangan tenaga penyuluh agama di wilayah pedesaan.
Juru Bicara Fraksi PKS Fitriadi, mengatakan pihaknya menyampaikan empat catatan penting sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Sebagai tindak lanjut atas pertanggungjawaban APBD 2025 ini, Fraksi PKS membeberkan empat catatan krusial yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat Murung Raya, salah satunya menyangkut bantuan mahasiswa," ujar Fitriadi saat rapat paripurna DPRD Murung Raya, Jumat (5/6).
Menurutnya, program bantuan pendidikan tinggi perlu dievaluasi agar benar-benar menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan evaluasi fraksi, masih terdapat mahasiswa yang seharusnya menjadi prioritas justru belum menerima bantuan tersebut.
"Bantuan untuk kuliah ini kami anggap cukup membantu, akan tetapi sangat disayangkan bila yang tidak mampu justru yang tidak mendapatkan manfaat," katanya.
Fitriadi menjelaskan, saat ini besaran bantuan pendidikan mencapai Rp15 juta per tahun bagi mahasiswa reguler dan Rp7 juta per tahun untuk mahasiswa nonreguler.
Selain sektor pendidikan, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya perawatan berbagai fasilitas publik yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, lampu di Jembatan Merdeka, lampu lalu lintas, penerangan jalan umum, gedung sekolah, rumah dinas guru, puskesmas pembantu, hingga rumah ibadah dinilai harus mendapat pemeliharaan secara berkelanjutan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pelayanan air bersih. Fitriadi mengatakan masih banyak warga, khususnya di Kota Puruk Cahu, yang mengeluhkan belum optimalnya distribusi air bersih ke rumah-rumah.
"Fraksi PKS melihat saat ini masyarakat masih mengeluhkan dan belum bisa merasakan manfaat air bersih yang mengalir ke rumah-rumah mereka, terutama di Kota Puruk Cahu," ujarnya.
Di bidang keagamaan, Fraksi PKS juga menilai masih terjadi kekurangan tenaga penyuluh agama, guru madrasah, dan tenaga pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), terutama di desa-desa terpencil. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama serta organisasi keagamaan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PKS tetap mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah atas laporan keuangan tahun 2025.
Namun, menurut Fitriadi, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran dan efektivitas program tetap harus dilakukan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
"Harapan kami pada tahun ini kiranya pemerintah daerah dan seluruh jajaran lebih ekstra di dalam merancang program-program agar lebih tepat sasaran dan betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat," pungkasnya. (KLIK-RED)
