KLIK.SAMPIT – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027 menyisakan persoalan serius bagi dunia pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Di tengah dimulainya kegiatan belajar mengajar, sejumlah sekolah dasar (SD) negeri dilaporkan tidak memperoleh satu pun siswa baru. Kondisi ini membuat sekolah-sekolah tersebut terancam kehilangan rombongan belajar (rombel) hingga berpotensi menjalani regrouping atau penggabungan dengan sekolah lain.
Fenomena itu terutama terjadi di wilayah pedesaan dan kawasan perkebunan. Berkurangnya jumlah peserta didik dinilai dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan jumlah penduduk usia sekolah hingga bergesernya pilihan masyarakat terhadap sekolah yang dianggap memiliki fasilitas dan layanan pendidikan lebih baik.
Akibat minimnya pendaftar, sejumlah ruang kelas terancam kosong. Sementara itu, jumlah siswa di kelas atas terus berkurang seiring kelulusan setiap tahun, sehingga keberlangsungan sekolah menjadi perhatian pemerintah daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi, membenarkan adanya laporan mengenai SD negeri yang tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran ini. Menurutnya, kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam melakukan penataan satuan pendidikan.
"Kalau memang ada SD yang sudah tidak memiliki siswa, tentu akan kita evaluasi. Siswanya bisa dialihkan ke sekolah terdekat agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik," ujarnya, Senin (27/7).
Umar menjelaskan, salah satu penyebab berkurangnya jumlah siswa adalah keberadaan sekolah yang dikelola perusahaan besar swasta (PBS) di kawasan perkebunan. Sekolah-sekolah tersebut menyediakan layanan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA dan menjadi pilihan banyak orang tua.
Menurutnya, sekolah milik perusahaan menawarkan pendidikan tanpa biaya, didukung tenaga pendidik yang memadai serta fasilitas yang lebih lengkap. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat memilih menyekolahkan anaknya di sana dibandingkan sekolah negeri.
"Fenomena yang terjadi sekarang, perusahaan memiliki sekolah sendiri. Masyarakat melihat sekolah itu gratis, kualitas gurunya baik dan fasilitasnya juga memadai. Itu menjadi salah satu alasan mereka memilih sekolah tersebut," katanya.
Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotim akan melakukan pemetaan terhadap seluruh sekolah dasar yang mengalami kekurangan peserta didik. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan, termasuk kemungkinan regrouping bagi sekolah yang jumlah siswanya dinilai sudah tidak ideal.
Menurut Umar, kebijakan regrouping bukan bertujuan mengurangi akses pendidikan, melainkan mengonsolidasikan sekolah agar proses belajar mengajar berjalan lebih efektif. Dengan jumlah siswa yang lebih memadai dalam satu sekolah, distribusi guru, pemanfaatan fasilitas, hingga penggunaan anggaran operasional dinilai dapat dilakukan secara lebih efisien.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk meningkatkan daya saing sekolah negeri. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas tenaga pendidik, pembenahan sarana dan prasarana, serta pemerataan mutu pendidikan agar sekolah negeri kembali menjadi pilihan utama masyarakat.
"Keinginan masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik tentu menjadi perhatian kami. Karena itu kualitas layanan pendidikan, SDM guru, dan fasilitas sekolah akan terus ditingkatkan," tegasnya.
Pemerintah menjadwalkan pemetaan sekolah yang kehilangan peserta didik dalam waktu dekat. Hasilnya akan menjadi dasar penataan jaringan SD negeri di Kotim, sekaligus memastikan seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan yang mudah dijangkau dengan mutu pembelajaran yang tetap terjaga. (KLIK-RED)
