KLIK. SAMPIT - Belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam rancangan perubahan APBD 2026 bertambah Rp90,27 miliar menjadi Rp2,071 triliun. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk menangani sejumlah persoalan prioritas, mulai dari karhutla, kekeringan, stunting, pengendalian inflasi hingga percepatan infrastruktur dasar.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati saat menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kotim, Selasa (18/8).
Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja daerah naik dari Rp1,981 triliun menjadi Rp2,071 triliun. Sementara pendapatan daerah meningkat dari Rp1,947 triliun menjadi Rp1,975 triliun atau bertambah sekitar Rp27,96 miliar.
Kenaikan belanja membuat defisit daerah berubah dari sekitar Rp33,69 miliar menjadi Rp96,01 miliar. Di sisi lain, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp48,19 miliar menjadi Rp171,39 miliar.
Peningkatan penerimaan pembiayaan tersebut antara lain berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) definitif berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025.
Irawati mengatakan, tambahan belanja dalam perubahan APBD diperlukan untuk mempercepat penanganan sejumlah isu yang dinilai krusial dan berkaitan langsung dengan masyarakat.
“Perlunya pengalokasian anggaran untuk mempercepat penanganan isu-isu krusial daerah, seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi dan daya beli, penanganan bencana karhutla dan kekeringan serta percepatan infrastruktur dasar masyarakat,” ujar Irawati.
Karhutla dan kekeringan menjadi salah satu perhatian karena kondisi tersebut masih menjadi persoalan di Kotim. Pemerintah daerah mengarahkan dukungan anggaran untuk memperkuat penanganan bencana sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat.
Selain bencana, tambahan belanja juga diarahkan pada penanganan stunting, pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat. Infrastruktur dasar menjadi sasaran lain yang mendapat perhatian dalam perubahan anggaran.
Dengan tambahan belanja tersebut, pemerintah daerah berharap program prioritas dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Irawati juga meminta dukungan DPRD Kotim dalam pembahasan rancangan perubahan APBD 2026 agar penyesuaian anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Kolaborasi, pemikiran, serta masukan konstruktif dari Bapak dan Ibu anggota DPRD sangat kami harapkan dalam proses pembahasan kelak, sehingga rancangan perubahan APBD ini dapat disetujui tepat waktu,” katanya.
Pembahasan lebih lanjut mengenai perubahan APBD 2026 akan dilakukan melalui rapat kerja antara komisi-komisi DPRD Kotim dan pemerintah daerah. (KLIK-RED)
