KLIK.KATINGAN  – DPRD Kabupaten Katingan meminta pemerintah desa (Pemdes) dapat terus bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun rancangan prioritas program pembangunan desa.

“Berdasarkan peraturan menteri, prioritas dana desa dipergunakan untuk membangun infrastruktur desa, seperti jembatan, jalan, air bersih, dan lainnya,” kata Anggota DPRD Katingan Sugianto, baru-baru ini.

Ia menyarankan, jika masih kurang memahami teknis penggunaan dana desa, aparat desa diharapkan dapat berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Katingan.

“Tujuannya agar penggunaan dana desa tidak sampai tumpang tindih dan tidak berurusan dengan hukum nantinya,” ucap legislator asal Daerah Pemilihan Katingan III yang meliputi Kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit Raya itu.

Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh aparatur desa agar mengelola keuangan desa dengan baik dan benar. Sebab, anggaran desa yang bersumber dari APBN maupun APBD jumlahnya cukup besar.

“Dengan adanya anggaran yang diterima setiap desa, diharapkan program pembangunan dapat lebih maksimal serta dirasakan seluruh masyarakatnya,” ujar Sugianto.

Ia menyebutkan, terdapat 154 desa se-Kabupaten Katingan. Masing-masing desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara baik dan transparan.

“Penggunaan keuangan desa hendaknya tidak sampai tumpang tindih. Terpenting pula, harus sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan serta ketentuan yang berlaku,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (KLIK-RED)