KLIK.PALANGKA RAYA – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng). Mereka mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum serius, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Ketua BEM Universitas Palangka Raya Naomi Simamora, menilai lambannya penanganan karhutla selama empat bulan terakhir bukan sekadar persoalan teknis. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat dari dampak kebakaran dan kabut asap.

Naomi bahkan menyebut penanganan karhutla tersebut sebagai “agenda pembunuhan berencana”. Istilah keras itu disampaikannya sebagai bentuk kritik terhadap respons pemerintah yang dinilai belum sebanding dengan besarnya ancaman kabut asap terhadap kesehatan dan keselamatan warga.

Atas kondisi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah segera menetapkan karhutla di Kalteng sebagai bencana nasional. Mereka meminta pemerintah pusat tidak menunda keputusan, mengingat kebakaran dan kabut asap disebut telah berlangsung selama berbulan-bulan.

“Kami tegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas, bukan dikalahkan oleh lambannya pengambilan keputusan penanganan bencana,” kata Naomi.

Aksi tersebut menjadi bentuk desakan mahasiswa agar pemerintah mengambil langkah lebih serius dalam menangani karhutla dan melindungi masyarakat yang terdampak kabut asap. (KLIK-RED)