KLIKKALTENG.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi turun langsung menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, Minggu (18/10). Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi lapangan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan kebutuhan penanganan darurat dapat segera dipenuhi.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah Kristomei dilantik pada Kamis (15/10), sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia bertolak ke Palembang bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta sejumlah pejabat BNPB.
Di Sumatera Selatan, penanganan difokuskan pada evaluasi titik panas (hotspot), efektivitas pemadaman darat dan udara, serta penguatan komando operasi. Upaya tersebut mencakup penggunaan helikopter untuk water bombing dan evaluasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Kepala BNPB dijadwalkan memimpin rapat koordinasi bersama Satgas Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI/Polri, dan BPBD setempat di Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang, pukul 13.30 WIB. Setelah itu, rombongan dijadwalkan meninjau wilayah terdampak karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui udara dan kawasan Talang Jambi melalui jalur darat.
Langkah tersebut menempatkan koordinasi, dukungan personel, teknologi, dan kesiapan peralatan sebagai bagian penting dalam penanganan darurat. Analisis cuaca dari BMKG juga diperlukan untuk mendukung pemantauan titik panas dan mengevaluasi pelaksanaan OMC.
Namun, penanganan karhutla bukan hanya persoalan di Sumatera Selatan. Kalimantan juga menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika kebakaran berdampak pada aktivitas dan kesehatan masyarakat akibat kabut asap.
Penanganan di Sumatera Selatan memunculkan pertanyaan mengenai langkah dan dukungan pemerintah dalam menghadapi karhutla di Kalimantan. Untuk menilai kebutuhan penanganan di wilayah tersebut, diperlukan data terbaru mengenai luas kebakaran, sebaran titik panas, kondisi kualitas udara, serta upaya pemadaman yang sedang berlangsung.
Tanpa data pembanding tersebut, belum dapat disimpulkan apakah intensitas penanganan di Sumatera Selatan berbeda dengan di Kalimantan. Namun, penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan berdasarkan kondisi aktual menjadi kebutuhan penting dalam pengendalian karhutla di setiap daerah terdampak. (KLIK-RED)
