Home Pemerintah Kotawaringin Timur Hasil Uji Kesesuaian Jadi Bahan Pertimbangan Bupati

Hasil Uji Kesesuaian Jadi Bahan Pertimbangan Bupati

  Redaksi   | Selasa , 22 Juni 2021
b5fb69efed2387791d6b8569e282eb1f.jpg
Uji Kesesuaian yang diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II, dilaksanakan di ruang CAT Kantor BKPSDM Kotim, Selasa (22/6).

KLIK. SAMPIT— Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), telah mengikuti uji kompetensi (Assessment Center) atau uji kesesuaian (Job Fit) yang berakhir kemarin, Selasa (22/6).

Hasil dari uji kesesuaian tersebut nantinya, akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Kotim, Halikinnor, dalam upaya peningkatan kualitas serta efektifitas kinerja para pejabat pemerintahan, dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten ini.

"Arah kemampuannya kelihatan dari uji kesesuaian itu," kata Bupati Kotim, Halikinnor.

Uji kesesuaian yang diikuti 23 pimpinan tinggi pratama eselon II, lingkup Pemkab Kotim sebagai salah satu tahapan, apabila saatnya nanti bupati melakukan rotasi atau mutasi antar instansi.

"Dari uji kesesuaian ini bisa dilihat, pejabat tersebut minatnya di mana," terangnya.

Enam bulan pasca dilantiknya kepala daerah, sudah bisa melakukan mutasi jabatan. Sehingga kata Halikin dari uji kesesuaian, yang dilaksanakan di ruang CAT Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, menjadi bahan pertimbangannya sebagai pembina kepegawaian.

"Saya mau mengembalikan diposisi yang tepat, agar menyesuaikan disiplin ilmunya," terang Halikinnor.

Sementara itu, uji kesesuaian tersebut, tidak diikuti oleh seluruh pejabat tinggi pratama, karena ada yang mendekati masa pensiun, sementara untuk pejabat eselon II yang aktif namun tidak mengikuti uji kesesuaian kemungkinan akan digeser.

"Yang tidak ikut uji kesesuaian, kemungkinan akan menjabat jabatan fungsional," tegasnya.

Kepala BKPSDM Kotim, Alang Arianto, menambahkan, pelaksanaan uji kesesuaian sendiri, Pemkab Kotim tidak dilibatkan sama sekali. Di mana dalam pelaksanaannya pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya sebagai pelaksanaannya, karena sudah di setujui baik oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

Sedangkan pemkab, hanya menyiapkan lokasi dan fasilitas saja. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas pelaksanaan uji kompetensi tersebut. "Ada kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, karena memiliki assessment center yang terakreditasi," tandasnya. (KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami