Home Berita Nasional Enam Provinsi Masih Dilanda Karhutla, Menko Polkam Minta Penanganan Dipercepat

Enam Provinsi Masih Dilanda Karhutla, Menko Polkam Minta Penanganan Dipercepat

  Redaksi   | Selasa , 06 Oktober 2026
a39c95390404166e82997154ce45ed6f.jpg
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman dalam suatu rapat di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (6/10). (Foto : Laman Polkam.go.id)

KLIK.JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah segera dipercepat, terutama untuk melindungi kesehatan masyarakat yang terdampak, termasuk anak-anak.

Hal itu disampaikan Dudung saat mengunjungi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (6/10). Dalam kunjungan tersebut, ia menerima laporan langsung dari Kepala BNPB Suharyanto mengenai perkembangan penanganan karhutla dan meninjau pusat media serta pemantauan titik panas.

"Ini menjadi konsentrasi Bapak Presiden bahwa penanganan ini harus sesegera mungkin," ujar Dudung.

Sebagai Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, Dudung mengatakan akan melakukan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi juga akan diarahkan pada penanganan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat.

"Dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor, salah satunya membahas masalah kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak," katanya.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak terus dimaksimalkan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. BNPB juga menyalurkan peralatan dan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung penanganan di lapangan.

Saat kunjungan berlangsung, BNPB mencatat sekitar 186 hektare lahan masih dalam proses pemadaman di enam provinsi. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

Sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut yang membutuhkan penanganan lebih intensif. Suharyanto menyebut kondisi lahan gambut membuat kebakaran lebih sulit dipadamkan karena titik api baru masih berpotensi muncul setelah api sebelumnya berhasil dipadamkan.

"Hari ini bisa dipadamkan semua, belum tentu besok sudah selesai. Karena ada lagi titik kebakaran baru, itulah uniknya lahan gambut dan sulit sekali dipadamkan," kata Suharyanto.

Di luar enam provinsi tersebut, BNPB mencatat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektare di sejumlah wilayah. Penanganannya relatif lebih mudah karena sebagian besar terjadi di lahan mineral.

Suharyanto menyebut Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan masih menjadi wilayah yang membutuhkan perhatian serius. Kepulan asap yang cukup tebal di sejumlah daerah juga dilaporkan mengganggu aktivitas penerbangan.

Penanganan karhutla, kata dia, tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan dan perlindungan yang dibutuhkan. (KLIK-RED)

 

Baca Juga

Ikuti Kami