KLIK.SAMPIT – Target indikator makro dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2025–2029 difokuskan pada berbagai permasalahan strategis, salah satunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Bupati Kotim Halikinnor, menyoroti bahwa target IPM yang dirancang dalam dokumen awal dinilai masih terlalu rendah. Hal tersebut disampaikan berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bapperidalitbang) setempat.
“Saya minta OPD terkait untuk membahas ulang target IPM ini dan ditingkatkan. Targetnya harus tinggi supaya kita bekerja keras mencapainya. Kalaupun belum tercapai, setidaknya dengan target yang cukup tinggi kita akan berusaha semaksimal mungkin,” ujar Halikinnor, Senin (23/6).
Adapun target IPM Kabupaten Kotim dalam RPJMD 2025–2029 yaitu:
- Tahun 2025: 74,33
- Tahun 2026: 74,85
- Tahun 2027: 75,35
- Tahun 2028: 75,85
- Tahun 2029: 80,00
Menurut Halikinnor, jika target hanya naik 0 koma sekian setiap tahunnya, itu menunjukkan sikap pesimistis sejak awal. Oleh karena itu, menurutnya target peningkatan IPM dan penurunan angka kemiskinan harus lebih ambisius.
“Saya optimistis Kotim bisa meningkatkan IPM dan menurunkan angka kemiskinan,” tegasnya.
Ia mencontohkan upaya penurunan angka stunting sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebelumnya, angka stunting di Kotim termasuk yang tertinggi di Kalimantan Tengah, namun mampu ditekan secara signifikan.
“Angka stunting kita sebelumnya 35,5 persen dan berhasil ditekan menjadi 22 persen. Bahkan pemerintah pusat sempat tidak percaya, karena penurunannya di atas 10 persen. Tapi itulah kenyataannya. Berkat kerja keras dan inovasi, hasilnya nyata,” katanya.
Halikinnor juga mengimbau masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu dengan balita, agar aktif datang ke posyandu. Menurutnya, hal ini penting untuk mendukung peningkatan IPM, terutama dalam hal menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
“Kalau sejak hamil sudah kontrol rutin ke posyandu atau puskesmas, maka jika ada gangguan bisa segera diobati. Harapan kita, kualitas kesehatan ibu dan anak meningkat dan ini akan berdampak pada peningkatan IPM,” jelasnya.
Terkait upaya pengentasan kemiskinan, Halikinnor juga menyampaikan rencana pemberian bantuan beras bagi masyarakat miskin (raskin daerah). Namun sebelum itu, data penerima harus diverifikasi lebih rinci.
“Nanti akan dicek dulu datanya. Kita harus tahu rumah tangga mana saja yang masih masuk kategori miskin. Bisa saja ada yang sudah menerima bantuan PKH tapi masih tercatat miskin. Kita bisa intervensi dengan raskin daerah,” tandas Halikinnor. (KLIK-RED)
