KLIK. SAMPIT— Hingga saat ini, anggaran kebutuhan belanja Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), masih sangat kurang jika sumber pendanaanya hanya mengharap dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana bagi hasil provinsi.
Pemkab Kotim harus melakukan inovasi, dalam upaya meningkatkan PAD. Agar dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah ini. Terlebih dengan daerah Kotim yang luas, maka memerlukan anggaran yang besar untuk membangun.
Wakil Bupati Kotim, Irawati, mengharapkan ada inovasi yang dilakukan. Agar bisa menambah PAD, hal ini perlu dilakukan untuk melakukan pembangunan yang lebih luas dan merata di daerah ini.
"Sumber dana tersebut masih sangat kurang, dalam pelaksanaan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan umum, serta urusan kewilayahan sesuai dengan kewenangan kabupaten," terang Irawati.
Menurutnya permasalahan pembangunan di Kotim sangat beragam, baik bidang fisik maupun non fisik. Di mana dalam penyelesaian pemasalahan tersebut, tidak semuanya dapat memenuhi keinginan para pemangku kepentingan.
“Keterbatasan kemampuan keuangan daerah inilah, yang membuat pembangunan tidak dapat dilakukan maksimal. Terlebih jika dibandingkan dengan luas wilayah,” ujarnya.
Salah satu inovasi yang dapat dilakukan, yakni dengan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Membuka sektor investasi, sehingga para investor yang masuk ke Kotim, juga dapat turut membantu pembangunan di daerah.
Seperti yang diketahui bersama, sampai saat ini masih terdapat jalan-jalan dalam kota yang kondisinya masih rusak. Masih terdapat desa yang belum bisa diakses dengan jalan darat, desa belum bisa terkoneksi jaringan selular atau blank spot, dan ada desa belum teraliri listrik.
“Permasalahan ini harus menjadi target pemerintah, untuk dapat menyelesaikan, sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan yang merata, hingga ke seluruh wilayah,” terangnya.
Samahalnya dengan permasalahan kemiskinan, pengangguran, stunting, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), semua manjadi perhatian pemerintah. “Salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan menuangkan program pembangunan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Kotim,” tandasnya. (KLIK-RED)
