KLIK.SAMPIT- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mempersiapkan lahan penyangga di seluruh kecamatan intuk meredam inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok.
Upaya ini dimulai dengan melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) terkait penyiapan lahan penyangga pangan. Rapat diikuti kepala perangkat daerah terkait, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), camat dan kepala balai penyuluhan pertanian, dia aula rumah jabatan bupati, Selasa (27/9).
"Pemkab harus lebih maksimal dalam upaya pengendalian inflasi. Apalagi Kotim masuk dalam 10 besar daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia," ujar Bupati Kotim, Halikinnor saat memimpin rapat koordinasi tersebut.
Halikinnor didampingi Wakil Bupati Kotim, Irawati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Fajrurrahman mengadakan rapat untuk membahas masalah ketahanan pangan khususnya wilayah yang memiliki lahan penyangga.
Dalam rapat tersebut hadir pula kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Sampit, kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sampit.
"Inflasi ini menjadi momok, akibat tingginya bahan energi. Dampak dari perang Rusia-Ukraina. Ini sangat menganggu. Sehingga stabilitas khususnya inflasi sangat tinggi dan sangat membahayakan," ungkapnya.
Akibatnya saat ini harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan. Dengan adanya lahan penyangga di setiap wilayah Kotim, setidaknya bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Sehingga tidak hanya bergantung pada komoditas dari petani yang dijual di pasar dan kebanyakan berasal dari kota saja," imbuh Halikinnor.
Dalam pengendalian inflasi ini, pemerintah kabupaten mempunyai beberapa strategi yakni monitoring harga bahan pokok, pendataan stok pangan, menjaga pasokan pangan, pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan pangan.
Selain itu, operasi pasar murah yang beberapa kali telah tadi dilaksanakan, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) juga tetap dilaksanakan.
"Saya minta Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan berkoordinasi dalam upaya penanganan inflasi dan peningkatan ketahanan pangan. Tahun 2023 saya juga minta siapkan anggaran untuk ketahanan pangan," sebutnya.
Di samping padi, Halikinnor juga ingin agar bisa mengembangkan komoditas pangan lainnya, seperti cabai, bawang dan komoditas lainnya.
Dalam rapat tersebut masing-masing kecamatan menyampaikan laporannya terkait dengan lahan penyangga yang ada di wilayahnya.
Seperti Kecamatan Pulau Hanaut lahan yang disiapkan seluas 500 hektare dan sudah masuk areal penggunaan lain (APL), untuk kecamatan tersebut dilaporkan bahwa cabai sudah tercukupi.
Kemudian untuk ketahanan pangan di Kecamatan Teluk Sampit ada lahan seluas 8.283 hektare , namun tidak maksimal, karena khususnya lokasi lumbung padi banyak kendala, diantaranya jika banjir hampir 50 persen tidak panen. Ini disebabkan karena kanal aliran sungai tidak ada, untuk itu pihaknya berharap agar pemerintah bisa membantu untuk saluran air.
Dari Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dilaporkan bahwa hasil produksi pertanian saat ini berjalan lancar, meskipun sempat terkendala banjir dan pupuk. Namun saat ini banjir di kawasan lahan penyangga sedikit tertangani karena adanya pengerukan oleh DPUPRPRKP, total lahan yang disiapkan seluas 1.270 hektare
Di Kecamatan Antang Kalang ketahanan pangan dari hasil produksi telur, di wilayah tersebut rata-rata adalah perkebunan sawit, sehingga untuk lahan pertanian hanya ada tanaman hortikultura skala kecil.
Berikutnya di Kecamatan Parenggean, Camat setempat Siyono menyebutkan bahwa banyak alat pertanian, seperti mesin bajak atau traktor sampai dengan pengeringan jagung terbengkalai. Sehingga tidak maksimal untuk ketahanan pangan di bidang pertanian
"Alhamdulillah kami masih punya potensi yang bisa produksi sayuran, namun jadi pendukung kami ternak sapi, ayam ras dan ayam petelur," sebutnya.
Sementara itu untuk wilayah perkotaan, di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Camat setempat Eddy Hidayat mengatakan di berbagai wilayah baik di desa maupun kelurahan sudah ada lokasi dengan berbagai macam jenis tanaman.
"Untuk tanaman padi itu ada di wilayah Desa Bapeang, Desa Bapanggang Raya, kemudian juga untuk penyangga di sayur-sayuran itu ada di wilayah Kelurahan Mentawa Baru Hilir, juga ada di Kelurahan Ketapang, untuk sektor perikanan dan buah-buahan serta sayur-sayuran juga ada di wilayah Kelurahan Pasir Putih," terangnya.
Bupati Kotim Halikinnor meminta agar masing-masing kecamatan menyampaikan laporan kondisi masing-masing kecamatan secara tertulis dan dokumentasi berupa foto-foto untuk dikumpulkan dan menjadi bahan laporan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, paling lambat 10 hari dari rakor tersebut digelar. (KLIK-RED)
