KLIK. PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, meningkatkan seluruh jajarannya untuk memerhatikan akuntabilitas keuangan daerah yang mencakup pelaporan hingga pertanggungjawabannya.

Sugianto menegaskan, bahwasanya perbaikan akuntabilitas keuangan tidak sekadar bicara soal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi lebih berkaitan dengan tercermin dari pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berkualitas. 

"Perbaikan pengelolaan pelaporan keuangan terus ditingkatkan, dengan tujuan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah yang baik, akan berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng," kata dia.

Disampaikannya, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Dengan pengukuran IPKD, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerahnya. 

Sugianto berharap, agar seluruh penanggung jawab IPKD bisa penuh komitmen, dan segera melakukan entri data serta dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam penilaian IPKD.

"Dengan pengisian dokumen secara akurat dan tepat waktu, diharapkan kita dapat meningkatkan nilai capaian IPKD provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng," katanya menegaskan.

Sugianto meminta kepada para pengelola keuangan dan seluruh jajaran pemerintah daerah agar dapat bekerja lebih keras lagi, serta memperbaiki penataan pengelolaan keuangan dan aset pada setiap perangkat daerah.

Pemerintah tentunya terus berusaha mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal dan melakukan konsultasi intensif dengan aparat pengawasan eksternal guna mempertahankan opini WTP. 

"Meski kita mendapatkan, opini WTP delapan kali berturut-turut. Manajemen keuangan tetap kita perbaiki. Kita harus bisa meminimalisir terjadinya temuan," katanya mengakhiri. (KLIK-RED)