KLIK.SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengharapkan kembali mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal laporan keuangan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. 

Untuk itu Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor meminta agar jajaran perangkat daerah di kabupaten itu lebih proaktif ketika merespons hal-hal yang perlu diperbaiki ketika pelaporan. 

"Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memantau/ mengawal setiap permintaan data, informasi dan data keuangan SKPD oleh BPK- RI, sehingga data pemeriksaan bisa tersedia dengan cepat dan tepat,"ungkapnya, Senin (30/1).

Hal itu diungkapkan Halikinnor saat Entry Meeting bersama BPK-RI perwakilan Kalimantan Tengah, di aula rumah jabatan bupati.

BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan memeriksa pendahuluan keuangan Kotim. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan 26 Januari 2023- 25 Pebruari 2023, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Tahun anggaran 2022.

Dikatakan Halikin, opini WTP oleh Pemerintah daerah menjadi tantangan kepala SKPD atau perangkat daerah untuk bisa meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Termasuk dalam melaksanakan program yang bisa menyejahterakan rakyat, menuntaskan kemiskinan,perbaikan kesehatan, dan ekonomi kerakyatan serta lebih inovatif lagi.

"Tahun ini semoga kita bisa mempertahankan opini WTP yang ke-9 kali",katanya.

Selain itu, guna memperlancar pemeriksaan, Halikin juga meminta seluruh kepala perangkat daerah, untuk tidak meninggalkan tempat atau keluar daerah.

"Kecuali untuk hal yang mendesak, itupun harus mendapat izin dari kami," pesannya.

Sementara itu, Ketua Tim LKDP Kotim perwakilan BPK- RI Kalteng Nurul Huda mengatakan, pihaknya selama melakukan tugas bukan untuk untuk mencari-cari kesalahan. Tugasnya tak jauh beda seperti wasit dalam pertandingan olahraga.

"Hakikatnya BPK mencari perbaikan, demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik," ucapnya.

Huda juga berharap kerjasama semua pihak untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

" Kami meminta teman- teman terutama bagian pengadaan barang dan jasa mendorong SKPD memasukan semua pertanggungjawabannya yang ada di SPSE,” ungkapnya.

Diharapkannya dalam dua pekan ini sudah masuk. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya ada posisi perencanaan, posisi pelaksanaan, posisi pelaporan. 

"Harapannya semua perencanaan saat pelaporan sudah jadi di SPSE, Selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan secara terperinci,” tutupnya. (KLIK-RED)