KLIK.SAMPIT – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotawaringin Timur Sanggul Lumban Gaol, mengklarifikasi penolakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kotawaringin Timur 2024 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Sanggul, kendala ini terjadi akibat miskomunikasi antara pemerintah daerah dan provinsi.

“APBD Perubahan ditolak karena miskomunikasi dengan Pemprov Kalteng,” ujar Sanggul pada Kamis (7/11).

Ia menjelaskan bahwa dalam konsultasi awal, pemerintah provinsi menyarankan agar pembahasan APBD Perubahan ditunda sampai pimpinan definitif DPRD Kotawaringin Timur terbentuk. Namun, belakangan diketahui bahwa daerah lain yang berkonsultasi hingga ke tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperoleh arahan berbeda, yakni bahwa pejabat sementara dapat memimpin pembahasan APBD Perubahan.

Akibat miskomunikasi ini, Pemkab Kotawaringin Timur mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan hingga batas waktu yang ditetapkan terlampaui. Meski telah berupaya melakukan pendekatan dengan DPRD di tingkat provinsi, penolakan tersebut tetap dipertahankan oleh biro hukum Pemprov Kalteng karena alasan teknis peraturan yang tak terpenuhi.

“Meski APBD Perubahan ditolak, anggaran yang ada pada APBD murni masih bisa dimanfaatkan dengan pergeseran dalam masing-masing OPD sesuai kebutuhan,” kata Sanggul. #

Namun, pergeseran anggaran ini terbatas hanya pada sektor internal OPD tanpa memungkinkan transfer antar-OPD, yang biasanya dapat dilakukan dalam APBD Perubahan.

Dengan kejadian ini, Pemkab Kotawaringin Timur berharap ke depannya komunikasi dan koordinasi lintas instansi dapat lebih baik, sehingga kebijakan penting seperti APBD dapat berjalan tepat waktu sesuai prosedur. (KLIK-RED)