KLIK.SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menegaskan bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan langkah krusial untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Hal ini disampaikan dalam rapat evaluasi akhir tahun Pemerintah Kabupaten Kotim, Selasa (31/12).
Menurut Halikinnor, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi alat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar berdampak nyata," ujarnya.
Target Ekonomi Makro 2024
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kotim 2024, pemerintah menetapkan sejumlah target ekonomi makro, antara lain:
Pertumbuhan ekonomi: 4,24 persen.
Inflasi: 2–4 persen.
Pendapatan per kapita: Rp 60,14 juta.
Angka kemiskinan: 5,01 persen.
Tingkat pengangguran terbuka: 4,93 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): di atas 73,73.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim, dua indikator utama menunjukkan tren positif pada 2024. Angka kemiskinan turun dari 5,69 persen pada 2023 menjadi 5,66 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,77 persen menjadi 4,63 persen.
"Meski ada perbaikan, pencapaian target bukanlah hal mudah. Kita perlu kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak," tambah Halikinnor.
Tantangan dan Harapan
Halikinnor menyadari bahwa tantangan dalam mewujudkan target ekonomi makro cukup besar. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menghadapi hambatan pembangunan.
"Dengan kerja sama yang solid, saya optimis kita bisa mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan," tegasnya.
Rapat evaluasi ini menjadi momentum refleksi bagi Pemkab Kotim untuk mengukur capaian selama 2024 serta merancang strategi pembangunan yang lebih efektif pada 2025. (KLIK-RED)
