KLIK.SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) akan mengevaluasi keberadaan ekskavator di setiap kecamatan. Evaluasi ini dilakukan sebagai respons atas temuan bahwa sejumlah alat berat tidak terawat dan kurang dimanfaatkan.

Bupati Kotim Halikinnor menegaskan bahwa ekskavator yang tidak digunakan secara maksimal akan ditarik. Ia menilai, alat berat yang telah disediakan pemerintah seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

"Alat berat ini akan segera dievaluasi. Kami ingin keberadaan ekskavator benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Halikinnor, Rabu (14/5).

Diketahui, Pemkab Kotim telah mengadakan ekskavator untuk setiap kecamatan. Pengelolaannya berada di masing-masing Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim.

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul keluhan dari masyarakat bahwa pemanfaatan alat berat tersebut terkesan tidak merata. Bahkan, muncul dugaan adanya monopoli penggunaan oleh kelompok tertentu, hingga menyebabkan kondisi ekskavator menjadi tidak terawat.

Menanggapi hal itu, Halikinnor membantah jika program pengadaan alat berat ini dianggap gagal. Ia menjelaskan bahwa awalnya alat berat hanya diprioritaskan di beberapa kecamatan. Namun karena adanya tuntutan pemerataan, maka pengadaan ekskavator diperluas ke seluruh wilayah.

"Setelah dievaluasi, seperti di Pulau Hanaut misalnya, pemanfaatannya tidak maksimal karena biaya mobilisasi tidak tersedia dalam anggaran," ujarnya.

Dari kejadian tersebut, Halikinnor menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh, dan tidak segan menarik ekskavator dari kecamatan yang tidak mampu memanfaatkannya secara optimal.

Kendati demikian, Halikinnor juga menyebut bahwa secara umum program ini telah berjalan dengan baik, terbukti dari pembangunan irigasi bagi petani yang kini sudah terealisasi.

"Ke depan, semua ekskavator di tiap kecamatan akan kami evaluasi," tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dihimpun, Kecamatan Pulau Hanaut menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pemanfaatan alat berat yang rendah.

“Sementara ini yang tidak maksimal itu di Pulau Hanaut. Kalau yang lain ada yang rusak, nanti tetap kami evaluasi. Jika masih diperlukan, tentu akan kami tindak lanjuti. Dinas PUPR maupun Dinas Lingkungan Hidup juga masih memerlukan alat berat ini,” tandas Halikinnor. (KLIK-RED)