KLIK.KATINGAN – Anggota DPRD Kabupaten Katingan Fahmi Fauzi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan untuk tidak memangkas anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan pegawai.

“Jangan sampai ngotot memangkas TPP ASN. Pemkab Katingan harus paham bahwa masih ada sumber dana lain yang bisa dioptimalkan tanpa harus mengorbankan hak ASN,” tegas Fahmi kepada awak media,belum lama ini.

Fahmi menambahkan, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemkab mengenai rencana pemotongan tersebut. Hal itu dinilainya sebagai bentuk kurangnya komunikasi dan transparansi.

“Pemkab Katingan belum pernah memberikan penjelasan kepada DPRD terkait isu pemotongan TPP ASN. Ini yang membuat situasi menjadi tidak jelas dan menimbulkan keresahan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, kebijakan pemotongan TPP ASN sangat sensitif, apalagi masih dalam masa 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Katingan yang baru menjabat.

“Seharusnya Bupati memberikan penjelasan terbuka, bukan malah membuat kebijakan yang menimbulkan polemik,” tegasnya lagi.

Fahmi bahkan mengancam akan mengoordinasikan aksi ASN se-Katingan jika Pemkab tetap bersikeras memotong TPP. Aksi tersebut, menurutnya, bisa digelar di depan Kantor Bupati sebagai bentuk protes.

“Kami tidak akan tinggal diam jika hak-hak ASN diabaikan. Ini menyangkut kesejahteraan pegawai,” tandasnya.(KLIK-RED)