KLIK.KATINGAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan Amirun, menegaskan dukungannya terhadap langkah Dinas Pendidikan (Disdik) Katingan yang melarang adanya pungutan biaya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di seluruh sekolah.

“Tujuannya sudah jelas, agar tidak membebani orang tua atau wali murid,” kata Amirun kepada sejumlah awak media, Senin (26/5).

Ia mendorong Disdik Katingan untuk melakukan pengawasan ketat di seluruh satuan pendidikan, khususnya SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan dinas tersebut. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan proses PPDB berjalan adil dan inklusif. “Agar tidak ada diskriminasi, dan semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk bersekolah,” tegasnya.

Amirun juga menyoroti persoalan rutin setiap tahun ajaran baru, yakni pembelian seragam dan buku pelajaran. Ia meminta pihak sekolah untuk bersikap bijak dan tidak mewajibkan orang tua membeli kebutuhan sekolah langsung dari sekolah.

“Kami tidak ingin mendengar ada anak yang tidak sekolah karena tidak mampu beli seragam atau buku literatur yang diwajibkan beli dari sekolah,” ujarnya.

Terkait pengadaan buku pelajaran, legislator dari PDI Perjuangan ini menyarankan agar sekolah memberi keleluasaan kepada siswa, termasuk memanfaatkan buku peninggalan dari kakaknya selama masih relevan dengan kurikulum yang berlaku.

Saat ditanya mengenai penggalangan dana untuk kegiatan sekolah seperti perpisahan atau peringatan hari besar keagamaan, Amirun menyebut bahwa komite sekolah dapat mencari solusi dengan menggalang dana dari donatur atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. “Itu bisa menjadi alternatif tanpa membebani orang tua murid,” pungkasnya. (KLIK-RED)