KLIK.SAMPIT – Ratusan warga Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), berbondong-bondong mendatangi Kantor Pemkab Kotim, Rabu (25/9). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak kehadiran PT Agrinas yang dituding melakukan intervensi terhadap koperasi masyarakat dan mendorong kerja sama operasi (KSO) dengan pihak luar.
Kemarahan warga bukan tanpa alasan. Mereka menilai langkah perusahaan itu berpotensi mengubur hak-hak masyarakat adat yang selama ini berjalan melalui koperasi.
“Negara seharusnya hadir untuk mensejahterakan rakyat, bukan justru merampas hak masyarakat adat,” tegas Ketua Umum Panglima Pusat Mandau Telawang, Ricko Kristolelu.
Ia menilai, intervensi yang dilakukan tanpa musyawarah adat sama saja dengan melanggar falsafah Huma Betang—prinsip hidup masyarakat Dayak yang mengutamakan kebersamaan, musyawarah, dan mufakat.
10 Tuntutan Warga
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 10 poin tuntutan, di antaranya:
-
Negara harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, bukan justru merampas hak mereka.
-
Tata ruang wilayah harus menyesuaikan dengan pertumbuhan masyarakat dalam bonus demografi.
-
KSO luar tidak berhak atas lahan masyarakat yang sudah terhimpun dalam koperasi maupun perseorangan.
-
Menolak KSO luar daerah yang beroperasi di lahan koperasi atau perseorangan, serta meminta PT Agrinas transparan soal luas lahan yang disita di Kalteng.
-
Masyarakat tetap berhak berusaha di lahannya masing-masing, baik lewat koperasi maupun perseorangan.
-
Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap warga atau petani yang mengelola lahannya.
-
Bupati dan DPRD harus mendukung pengelolaan koperasi dengan tatakelola berkelanjutan.
-
Perusahaan mitra koperasi wajib bertanggung jawab atas lahan yang disita, sehingga bisa dikembalikan kepada masyarakat.
-
Perpres Nomor 05 Tahun 2025 dinilai tidak relevan dengan keberadaan PT Agrinas Palma Nusantara.
-
Mendesak duduk bersama dengan PT Agrinas untuk mencari solusi yang lebih berpihak pada masyarakat.
Respons Pemkab
Menanggapi aksi ini, Wakil Bupati Kotim Irawati meminta para camat memetakan lahan masyarakat, baik yang murni milik warga maupun lahan bermitra dengan perusahaan, terutama yang berada di kawasan hutan.
“Hasil pemetaan itu agar segera disampaikan kepada Bapak Bupati. Ini penting karena nantinya Bapak Gubernur akan langsung memimpin seluruh bupati se-Kalimantan Tengah dalam agenda pertemuan di Jakarta,” kata Irawati.
Menurutnya, pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pekan depan. Ia pun mengajak warga mendoakan Gubernur dan Bupati agar selalu diberi kesehatan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Mudah-mudahan dari hasil pertemuan nanti lahir keputusan yang baik serta berpihak kepada kita semua,” imbuhnya.
Aksi ini menegaskan bahwa masyarakat Sebabi tidak tinggal diam ketika hak adat dan kesejahteraan mereka merasa terancam oleh kepentingan korporasi. Kini, bola panas berada di tangan Pemkab Kotim maupun pemerintah pusat: berpihak pada rakyat atau pada segelintir perusahaan. (KLIK-RED)
