Home Pemerintah Kotawaringin Timur Ratusan Tekon Non-Database di Kotim Terancam Gantung Seragam Akhir Tahun Ini

Ratusan Tekon Non-Database di Kotim Terancam Gantung Seragam Akhir Tahun Ini

  Sugianto   | Selasa , 30 September 2025
2fb91e7154716dfa117ded9747467efd.jpg
Ilustrasi.

KLIK.SAMPIT – Sebanyak 133 tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terancam kehilangan pekerjaan pada akhir tahun ini. Mereka terdiri atas tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis yang masuk kategori non-database karena tidak mengikuti seleksi PPPK tahap I maupun II.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotim Kamaruddin Makkalepu, menyampaikan, para tekon tersebut umumnya hanya mengikuti seleksi CPNS tanpa mendaftar PPPK. Kondisi itu membuat mereka tidak terakomodasi dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

”Tekon yang tidak memenuhi kriteria PPPK paruh waktu rata-rata merupakan non-database dan hanya ikut tes CPNS. Karena itu, mereka tidak bisa diakomodasi sebagai PPPK paruh waktu,” tegas Kamaruddin, Selasa (30/9).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan Kementerian PAN-RB. Jika hingga 31 Desember 2025 tidak ada regulasi baru, kontrak para tekon tersebut otomatis berakhir.

”Kalau tidak ada kebijakan dari Menpan, kontrak mereka tidak bisa diperpanjang. Regulasi jelas menyebutkan, non-ASN memang tidak bisa diangkat kembali,” ujarnya.

Kamaruddin menambahkan, berbeda dengan peserta tes PPPK tahap I dan II yang belum lolos namun masih difasilitasi, tekon non-database tidak lagi memiliki peluang serupa.

”Kalau yang ikut tes PPPK namun tidak lolos, masih ada kesempatan. Tapi kalau hanya ikut CPNS, otomatis tidak bisa difasilitasi,” jelasnya.

Sebagai alternatif, kebutuhan tenaga non-ASN yang masih mendesak bisa diakomodasi melalui skema pengadaan barang dan jasa di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, keputusan sepenuhnya ada di OPD.

”Kami hanya bisa memfasilitasi sampai di titik ini. Selanjutnya, apakah masih bisa diakomodir atau tidak, semua tergantung OPD,” tandasnya.

Di sisi lain, muncul kegelisahan dari kalangan tekon non-database. Sejumlah pegawai yang nasibnya masih menggantung berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap perjuangan mereka.

”Pemkab Kotim harus cari solusi. Jangan ada yang merasa dibuang setelah lama mengabdi. Semua tenaga kontrak layak dihargai,” ujar salah seorang tekon. (KLIK-RED)

Baca Juga

Ikuti Kami