KLIK.JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, berencana mengajukan audiensi kepada fraksi-fraksi DPR dan MPR untuk membahas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, khususnya mengenai syarat pendidikan Gibran.
Denny mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan surat permohonan audiensi kepada fraksi-fraksi di kedua lembaga legislatif tersebut. Ia juga berencana menemui sejumlah partai politik untuk mengetahui sikap mereka terhadap persoalan tersebut.
“Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi, kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR,” ujar Denny, dikutip dari harian.disway.id, Minggu (11/10).
Selain DPR dan MPR, Denny menyebut ingin berdialog dengan sejumlah partai politik, termasuk PDI Perjuangan (PDIP). Menurutnya, sikap partai politik menjadi salah satu hal yang ingin diketahui dalam perkembangan wacana pemakzulan tersebut.
Denny menilai, upaya mendorong proses pemakzulan melalui DPR akan sulit berjalan tanpa adanya desakan publik. Ia berharap masyarakat dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang dipersoalkannya terkait putusan MK tersebut.
“Saya khawatir proses yang dicoba dorong oleh Mahkamah Konstitusi melalui DPR, pemakzulan ini, tidak akan ke mana-mana. Kecuali rakyat melakukan gerakan dan desakan yang memang kuat, masif, dan betul-betul efektif,” katanya.
Ia juga mempertanyakan sikap PDIP terhadap persoalan syarat pendidikan Gibran. Denny ingin mengetahui bagaimana partai tersebut memandang persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Rencana audiensi tersebut merupakan langkah yang disiapkan Denny untuk membawa persoalan ini ke ranah pembahasan politik di parlemen. Namun, rencana pertemuan dan dorongan pemakzulan itu belum berarti proses pemakzulan telah berjalan atau keputusan pemberhentian telah diambil. (KLIK-RED)
